GRESIK | duta.co – Setelah melalui rangkaian tahapan bahwa pengelolaan perguruan tunggi merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenristekdikti, akhirnya Perguruan Tinggi milik Pemkab Gresik yakni Akper Pemkab Gresik pada Rabu (11/10/2017) resmi menjadi Universitas Airlangga Surabaya yang bertempat di Gresik.
Peralihan ini ditandai dengan prosesi Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akper Gresik dan Akper Lamongan kepada Kemenristekdikti dan Universitas Airlangga Surabaya yang bertempat di Aula Amerta Kampus Unair C, Mulyorejo, Surabaya.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto dan Sylvia Supartiningsih selaku Kasubdit Penataan Kelembagaan Kemenristekdikti dan dilanjutkan kepada Prof. Dr. Moh. Nasih selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
Dalam kesempatan itu Bupati Sambari mengaku senang dengan terselenggaranya penyatuan (merger) antara Akper Pemkab Gresik dengan Unair. Karena Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi favorit di Jawa Timur.
Dengan adanya merger kali ini, dipastikan dapat menambah wajah baru kabupaten Gresik di bidang Pendidikan serta berdampak pada perekonomian masyarakat Gresik.
“Kami manut dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Namun demikian, kami tetap meminta pendampingan dengan pihak terkait agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” kata Bupati.
Bupati mengatatakan hal ini merupakan tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan Pendidikan, maka pihaknya manut dengan berbagai kesepakatan asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.“Terkait dengan tenaga pendidik, kami siap mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya.
Sementara itu Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Moh. Nasih mengatakan bahwa terkait dengan peralihan ini, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk senantiasa memberikan dukungan dan support dengan program yang telah dicanangkan.
Kendati demikian, proses pembelajaran yang dikelola oleh pengurus yang lama di Akper Gresik, diharapkan tuntas hingga akhir semester ini. “Hal tersebut supaya mempermudah proses administrasi dan pengelolaan dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru,” ungkapnya. (sal)
