Gedung PN Surabaya. Inset: Juru bicara Martin Ginting. Henoch Kurniawan

SURABAYA|dota.co – Peningkatan penyebaran virus Covid 19 di pulau Jawa dan Bali berada di tingkat yang signifikan. Hal itu bersamaan dengan gelombang kedua puncak peningkatan penyebaran virus.

Pemerintah pun dipaksa untuk mengambil kebijakan logis guna menekan angka penyebaran. Tak kecuali yang dilakukan Pemprov Jawa Timur. Hingga Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa pun menerbitkan Keputusan bernomor 188/7/Kpts/013/2021 tertanggal 9 Januari 2021, yang pada intinya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jatim.

Hal ini direspon cepat oleh jajaran pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Melalui kebijakannya, Ketua PN Surabaya Joni memerintahkan jajarannya untuk menunda persidangan semua perkara hingga 14 hari kedepan, terhitung sejak Senin (11/1/2021).

“Kecuali sidang perkara pidana yang masa penahanannya hampir habis. Itupun sidang digelar dengan sangat terbatas. Kebijakan ini kita ambil guna mengakomodir keputusan dari gubernur Jatim, terkait pembatasan kegiatan masyarakat,” terang juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting, Selasa (12/1/2021)

Tak hanya itu, PN Surabaya juga berkordinasi dengan Pemkot Surabaya guna menggelar tes swab antigen bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setiap harinya bertugas di lingkup pengadilan.

“Tes swab akan dilakukan pada Rabu (13/1/2021) pukul 8.00 WIB. Tujuannya agar kita mengetahui sejauh mana tingkat penyebaran virus Covid 19 di lingkup PN Surabaya. Mengingat belakangan ini, juga telah diketahui beberapa ASN dan hakim telah dinyatakan positif terpapar Covid 19,” beber Martin.

Apabila tingkat paparan virus Covid 19 ini dinilai cukup tinggi berdasarkan hasil swab tersebut, nantinya pihak PN Surabaya bakal berkordinasi dengan pimpinan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim untuk melakukan langkah antisipatif dengan mengeluarkan kebijakan lockdown ketiga untuk seluruh aktifitas pelayanan publik di PN Surabaya.

Potensi tingginya penyebaran virus Covid 19 di kantor yang terletak di jalan Arjuno Surabaya ini, menurut Martin, dikarenakan PN Surabaya sebagai tempat yang memiliki interaksi tinggi dari pengunjung antar daerah guna kepentingan persidangan.

Namun demikian saat ini pelayanan  secara terbatas tetap berjalan di setiap bidang urusan.

“Pelimpahan perkara tetap berjalan. Dihimbau kepada masyarakat untuk sementara waktu tidak berkunjung ke PN Surabaya. Bagi yang hendak berunjuk rasa, kita himbau Polri lebih bijaksana dalam memberikan ijin, guna meminimalisir penyebaran virus,” tambahnya. eno

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry