SURABAYA | duta.co – Gempuran netizen terkait kebijakan instansi pemerintah atau BUMN mengundang dai-dai pro-khilafah membuahkan hasil. Rencana kajian Ustadz Felix Siauw di Indosat yang sejatinya akan dilaksanakan pada 5 Juni 2018 mendatang, akhirnya batal.
Melalui akun Twitternya Felix menulis “bersyukur”. Toleransi gaya mereka yang merasa paling NKRI dan paling Pancasilais. Alhamdulilah, kajian di Indosat batal, tetep mencintaimu walau kamu begitu brothers, sekalian boikot seluruh kajian Ramadhan saya, biar saya agak santai dikit. Tulis ustadz Felix Siauw pada tanggal 18/5 sore.
Sebelumnya protes terus berdatangan. Situs melekpolitik.com misalnya menggempur dengan judul sangat keras. “Bangs***t Tokoh HTI Khilafah, Felix Siauw Diundang Ceramah oleh Indosat, Boikooot!” tulis laman tersebut. Pembaca duta.co juga menyoal pemerintah yang membisu, membiarkan lembaga-lembaga resmi menjadi ajang dai-dai khilafah.
“Kita saksikan ada dosen terang-terangan menulis di media, membela argumentasi radikalnya. Ada pelaku teror mengaku donaturnya orang BUMN. Sementara kita saksikan, banyak pengajian kantor BUMN yang diisi dai-dai khilafah. Terkesan pembiaran,” jelas Mahdfud M Nor, Ketua Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN), kepada duta.co, Kamis (17/5/2018).
Protes netizen ini bisa dipahami. Menyusul kerepotan pemerintah menghadapi ekstremos berkedok agama. Sementara dai-dai khilafah ditengarai anti Pancasila, anti NKRI.
Tetapi, kelompok pro khilafah jelas sakit hati. Tokoh HTI Pro Khilafah @felixsiauw dalam akun twitternya bersyukur diboikot oleh Indosat untuk ceramah setelah adanya protes dari publik.
“Felix Siauw yang baru masuk Islam saat kuliah dan tidak bisa ngaji ini, dengan modal ikut HTI susah merasa paling ahli Islam. Felix Siauw suks
es mencuci otak generasi muda di Indonesia agar mendukung Khilafah,” demikian suara netizen.
Bahkan, dalam akunnya, Felix Siauw disebut lebay dengan meminta semua kajian Ramadhannya diboikot agar lebih santai. Padahal semua acara yang disebut Kajian Ramadhan hanyalah propaganda khilafah yang diadakan oleh jaringan HTI yang masih eksis. “Kalau sampai diteruskan, tinggal menunggu pidananya,” tulis melekpolitik.com. (mky)
