KEDIRI|duta.co – Seiring akan segera dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa pada Minggu depan, Agung Djoko Retmono saat ini menduduki jabatan Plt Kasatpol PP Kabupaten Kediri akhirnya buka suara terkait kinerja personilnya. Menurutnya, pasukan penegak perda selama ini telah bekerja maksimal namun kendala utama pada keterbatasan jumlah anggota.
Seiring akan diperpanjangnya masa PPKM Mikro, ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/02), Agung Djoko Retmono menyambut dengan positif karena dianggap mampu menekan jumlah pasien terjangkit wabah. Dia pun mengakui bahwa dengan luasan Kabupaten Kediri terbagi 26 kecamatan, hanya memiliki 188 personil. Tentunya, tidak sebanding dengan Satpol PP Kota Kediri hanya memiliki wilayah 3 kecamatan namun memiliki 200 personil.
“Bukannya kami tidak bisa, namun jelas berat tugas dan tanggung jawab kami. Kami pernah ajukan sejak tahun 2017, namun usulan berupa penambahan personil tidak juga disetujui. Padahal tugas kami bukan hanya melayani pemerintah saja, namun juga demi warga di Kabupaten Kediri,” ucapnya. Selama ini dirinya memilih diam, namun lebih memprioritaskan dalam penangganan permasalahan Covid-19 dengan menggelar Operasi Yustisi.
“Bisa dibayangkan sebelum Covid, kami kekurangan personil kemudian saat terjadi wabah kami harus bekerja ekstra. Yang saat ini bisa dilakukan berkoordinasi dengan tim gugus tugas tingkat kecamatan dan desa, untuk melakukan pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bila boleh berharap, penambahan personil harus dilakukan setidaknya di masing – masing kecamatan terdapat satu penyidik dan satu regu Satpol beranggotakan maksimal 10 personil,” ungkap Agung sejak tahun 2017 masih berstatus pejabat pelaksana tugas (plt).
Harapannya kini bertumpu kepada Bupati Hanindhito untuk memberikan kebijakan termasuk memberikan kesempatan kepada tenaga PNS untuk diberikan pendidikan kejuruan sebagai tenaga penyidik. “Tenaga penyidik kami hanya 4 orang, makanya selama ini kami harus mengatur jadwal setiap Operasi Yustisi. Jika pun ada operasi, tidak bisa digelar secara serentak,” terangnya. (nng)
