SURABAYA | duta.co – Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila sedang mengumpulkan aktivis dan sejarawan, selanjutnya minta pertanggungjawaban Amien Rais (mantan Ketua MPR RI) yang pertama kali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
“Faktanya, sekarang bukan lagi amandemen, UUD 1945 sudah diganti dengan UU Reformasi. Dampak kerusakannya luar biasa dalam berbangsa dan bernegara,” demikian Prihandoyo Kuswanto kepada duta.co, Senin (4/7/22).
Sabtu (2/7/22), Pak Pri, demikian ia akrab dipanggil, menggelar konsolidasi untuk bisa menemui Amien Rais. Konsolidasi berlangsung di Kantin Museum NU, Jalan Gayungsari Timur 35 Surabaya. Selanjutnya akan digelar zoom meeting menghadirkan para tokoh.
Masih menurut Pak Pri, ketika UUD 1945 dibabat habis, maka, yang berkuasa di negeri ini adalah oligarki. Semua diatur oligarki, dari masalah politik, hukum sampai ekonomi. “Dengan duit 100 triliun mereka sudah menguasai seluruh partai politik. Politisi kita sudah silau, tidak lagi memperjuangkan hak-hak konstituen. Mereka hanya datang lima tahun sekali,” jelasnya.
Hadir dalam pertemuan itu, Tjetjep Mohammad Yasien SH, MH, Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN). Menurut Gus Yasien, panggilan akrabnya, gerakan mengembalikan UUD 1945 itu, sangatlah penting. Ironisnya, upaya ini justru dicurigai sebagai gerakan inkonstitusional.
“Peserta pertemuan enam orang, intelnya lebih dari itu. Ada kecurigaan berlebihan. Saya berharap pertemuan berikutnya lewat zoom, dan kawan-lawan intel diberi linknya. Kita harus transparan,” demikian saran Tjetjep Mohammad Yasien, Ketua Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN). (mky)
