JAKARTA | duta.co –Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. Ia juga tidak akan melaporkan KH Ma’ruf Amin ke polisi karena dituding memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam sidang penistaan agama.
Pernyataan Ahok yang mengancam melaporkan Kiai M’aruf menuai gelombang protes. Sikap Ahok yang dianggap pongah dan tak menghormati ulama itu dinilai sudah berlebihan dan telah kemarahan kalangan nahdliyin.
Dalam permohonan maafnya, Ahok menyampaikan bahwa ia menghormati Kiai Ma’aruf Amin sebagai sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur dan Gus Mus.
Dengan permohonan maaf ini, Ahok berharap dapat menjernihkan persoalan yang ada. Selain itu, dia juga berharap agar pihak-pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.
Berikut klarifikasi dan permohonan maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma’ruf Amin, Rais Aam PBNU dalam keterangan tertulisnya, Rabu 1 Februari 2017:
Bahwa saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan, saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya. Untuk itu saya ingin menyampaikan klarifikasi beberapa hal di bawah ini:
- Saya memastikan bahwa saya tidak akan melaporkan KH Ma’ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma’ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.
- Saya meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti.
- Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma’ruf tanggal 7 Oktober adalah urusan Penasehat Hukum saya. Saya hanya disodorkan berita Liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma’ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasehat Hukum saya.
Demikian klarifikasi saya sampaikan, saya berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan persoalan dan saya juga berharap agar pihak-pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.
Jakarta, 1 Februari 2017
Basuki Tjahaja Purnama
