SURABAYA | duta.co – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, membantah adanya rencana kunjungan kerja ke luar negeri pada bulan Maret 2026. Bantahan tersebut disampaikan menyusul tercantumnya agenda bersifat tentatif dalam dokumen hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim.
Politisi PKB itu menegaskan, seluruh anggota DPRD Jawa Timur saat ini tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk untuk kunjungan kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kunjungan ke luar negeri yang dinilai belum mendesak tidak menjadi prioritas.
“Tidak Benar, tidak ada agenda Dewan ke LN,” jelas Musyafak Rouf, Jumaat (27/2/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut selaras dengan pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang berdampak langsung pada pembatasan perjalanan dinas, termasuk bagi unsur legislatif di daerah.
Karena itu, DPRD Jatim disebut telah sepakat menghapus alokasi anggaran kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal, pada periode sebelumnya, agenda kunjungan luar negeri kerap menjadi bagian dari program kerja pimpinan dewan maupun anggota yang tergabung dalam alat kelengkapan dewan (AKD).
“Kita ikuti aturan efisiensi,” singkatnya.
Sementara itu, dalam dokumen hasil Banmus tercantum Jadwal Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur Bulan Maret 2026. Di dalamnya, Panitia Khusus (Pansus) pembahasan kinerja BUMD dijadwalkan berlangsung pada 4–7 dan 25–28 Maret, disertai agenda sosialisasi, workshop, hingga bimbingan teknis (bimtek) partai/pendalaman tugas dengan keterangan “LN” yang tertulis tentatif.
Saat dikonfirmasi, salah satu sumber internal Sekretariat DPRD Jatim menyebut adanya kekeliruan dalam penulisan agenda tersebut.
“Salah kolom,” ujar sumber tersebut singkat.
Di sisi lain, salah satu anggota DPRD Jatim menyatakan bahwa istilah LN merujuk pada Luar Negeri. Ia juga menyebut bahwa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim telah melakukan kunjungan ke luar negeri.
”Alhamdulillah kalau sudah dapat LN. Seharusnya boleh, kan Sekda boleh, Pak Yasin (Kepala BPKAD Jatim dan Plt Bappeda Jatim, red) boleh,” ungkapnya. (rud)
