
JAKARTA | duta.co — Menarik! Gagasan yang disampaikan Dr Idris Thaha MSi dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Agama dan Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (30/9/2026), menarik untuk diikuti.
Agama (memang) kerap hadir dalam politik sebagai sumber legitimasi. Simbol keagamaan sering digunakan, tokoh agama pun dilibatkan, dan bahasa agama juga menjadi bagian dari narasi kekuasaan. Namun, agama tidak semestinya berhenti sebagai pemberi legitimasi. Agama juga dapat menjadi kekuatan moral untuk mengingatkan dan mengoreksi kekuasaan.
Melalui pidato berjudul “Agama di Arena Kekuasaan: Nilai, Aktor, dan Akomodasi: Pengalaman Politik di Indonesia”, Idris melihat hubungan agama dan politik bukan hanya dari seberapa besar simbol agama hadir dalam negara, tetapi dari bagaimana nilai agama bekerja di dalam politik.
“Persoalannya bukan sekadar apakah agama boleh hadir dalam politik, melainkan apakah kehadiran agama mampu mendorong kekuasaan menjadi lebih bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” kata Idris.
Menurutnya, agama memang dapat menjadi sumber legitimasi ketika kekuasaan membutuhkan penerimaan publik. Dukungan tokoh, simbol, otoritas, dan bahasa agama dapat memperkuat legitimasi tersebut. Namun, hubungan itu menjadi problematis apabila agama hanya dipanggil ketika kekuasaan membutuhkan dukungan, tetapi kehilangan ruang ketika menjalankan fungsi kritik.
Dalam kondisi demikian, kata Idris, agama berisiko berubah menjadi sekadar stempel legitimasi.
Karena itu, Idris menempatkan agama sebagai cermin bagi kekuasaan. Cermin, paparnya, tidak bertugas memuji, tetapi memperlihatkan keadaan sebagaimana adanya.
“Agama dapat mengingatkan kekuasaan ketika terjadi ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, atau kebijakan yang tidak menghadirkan kemaslahatan,” jelasnya.
Fungsi korektif tersebut penting karena agama memiliki nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang dapat digunakan untuk menguji tindakan kekuasaan. Namun, kritik agama terhadap kekuasaan tidak berarti agama harus mengambil alih kekuasaan.
Dalam demokrasi, ungkap Idris, agama memiliki ruang untuk menyampaikan nilai dan argumen moral di ruang publik. Pada saat yang sama, negara harus menjamin kebebasan beragama dan memperlakukan seluruh warga secara adil. “Agama tidak perlu tunduk kepada kekuasaan, tetapi agama juga tidak harus memonopoli kekuasaan,” katanya.
Menurut Idris, hubungan agama dan politik yang sehat adalah hubungan yang memungkinkan nilai agama berkontribusi dalam kehidupan publik sekaligus mempertahankan kebebasannya untuk mengkritik kekuasaan.
Karena itu, ketika seseorang berbicara atas nama agama untuk mendukung kekuasaan, perlu dilihat siapa yang berbicara, dari mana otoritasnya berasal, dan kepentingan apa yang dibawa. Demikian pula ketika agama digunakan untuk mengkritik kekuasaan, perlu dilihat apakah kritik tersebut berangkat dari prinsip moral yang konsisten atau sekadar bagian dari persaingan kepentingan politik.
Dengan demikian, kehadiran agama dalam politik tidak semestinya diukur dari banyaknya simbol keagamaan di ruang kekuasaan. Ukurannya adalah sejauh mana nilai agama mampu mendorong kekuasaan menjalankan tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, bagi Idris, agama bukan mahkota yang membuat kekuasaan tampak suci, melainkan cermin yang memungkinkan kekuasaan melihat dirinya sendiri, termasuk ketika mulai menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Nilai Agama Menjadi Aturan Semua Warga
Nilai keagamaan dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam kebijakan publik. Namun, ketika nilai tersebut diterjemahkan menjadi legislasi atau regulasi, aturan yang lahir akan berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki keyakinan dan pandangan hidup berbeda.
Warga negara, katanya, berhak membawa nilai agama ke ruang publik. Namun, kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat harus melalui proses dialog dan pertimbangan kepentingan publik. “Ketika nilai keagamaan diterjemahkan menjadi regulasi, pertanyaannya bukan hanya nilai apa yang diperjuangkan, tetapi bagaimana aturan itu berlaku secara adil bagi masyarakat yang beragam,” kata Idris.
Ia menjelaskan, proses tersebut membuat aspirasi keagamaan berhadapan dengan prinsip kewargaan, kepentingan kelompok lain, pertimbangan konstitusional, serta kebutuhan masyarakat yang plural.
Dengan demikian,kata Idris, legislasi dan regulasi menjadi arena pertemuan berbagai kepentingan. Aspirasi agama dapat masuk dan memengaruhi proses tersebut, tetapi tidak berlangsung dalam ruang yang tunggal.
Menurut Idris, perkembangan demokrasi setelah Reformasi memperluas ruang bagi partai politik, organisasi keagamaan, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan gerakan sosial untuk membawa aspirasi ke ruang publik.
Keterbukaan tersebut juga melahirkan perdebatan mengenai politik identitas, hubungan mayoritas-minoritas, kebebasan beragama, serta batas antara kebebasan dan regulasi.
“Agama dapat menjadi sumber nilai dalam kebijakan, tetapi kebijakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga,” jelasnya.
Indonesia, paparnya, telah memiliki berbagai bentuk kelembagaan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah, zakat, wakaf, pendidikan keagamaan, serta ekonomi dan keuangan syariah.
Namun, keberadaan kebijakan dan institusi tersebut tidak cukup hanya dinilai dari seberapa kuat identitas keagamaannya. Yang perlu dilihat adalah dampaknya terhadap masyarakat. “Ukuran pentingnya adalah apakah kebijakan tersebut menghadirkan perlindungan, pelayanan, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi warga,” ungkapnya.
Karena itu, urai Idris, penerjemahan nilai agama menjadi kebijakan membutuhkan proses politik yang terbuka. Aspirasi keagamaan perlu dipertemukan dengan aspirasi kelompok lain melalui dialog, perdebatan, dan negosiasi.
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, proses tersebut menjadi penting agar kebijakan tidak hanya merepresentasikan kepentingan satu kelompok, tetapi dapat dipertanggungjawabkan sebagai kebijakan publik.
”Agama memiliki ruang dalam perumusan kebijakan, tetapi kehadirannya perlu berjalan bersama prinsip kesetaraan warga dan tanggung jawab publik. Tantangannya bukan mengeluarkan agama dari kebijakan, melainkan memastikan nilai agama yang masuk ke dalam regulasi diterjemahkan secara adil bagi seluruh warga negara,” kata Idris membeberkan.
Tak Harus Masuk Partai Islam
Soal aspirasi keagamaan dalam politik Indonesia, tegasnya, tidak selalu harus disalurkan melalui partai yang menggunakan identitas Islam. Partai nasionalis juga dapat menjadi ruang bagi masuknya aspirasi keagamaan melalui kader, elite, organisasi internal, jaringan sosial-keagamaan, kegiatan politik, hingga proses perumusan kebijakan.
Dalam kajiannya mengenai PDI Perjuangan, Idris menunjukkan bahwa hubungan agama dan partai politik tidak cukup dilihat melalui dikotomi partai Islam dan partai nasionalis. Menurutnya, partai nasionalis dapat membuka ruang bagi aspirasi keagamaan tanpa harus mengubah identitas politiknya. “Agama dapat hadir dalam politik tanpa harus menjadi label partai,” kata Idris.
Menurutnya, masuknya aspirasi keagamaan ke dalam partai berlangsung melalui sejumlah jalur. Ia menyebut struktur partai, kelembagaan, elite, serta kegiatan dan kebijakan sebagai pintu penting bagi artikulasi aspirasi keagamaan.
Melalui jalur tersebut, kata Idris, aktor-aktor keagamaan dapat membawa nilai, aspirasi, dan jaringan sosial ke dalam arena politik. Namun, paparnya, aspirasi tersebut kemudian berhadapan dengan berbagai kepentingan lain di dalam partai.
“Aspirasi keagamaan ketika masuk ke dalam partai akan bertemu dengan berbagai kepentingan lain. Di situ berlangsung proses negosiasi dan kompromi,” jelasnya.
Karena itu, papar Idris, akomodasi aspirasi keagamaan tidak dapat dipahami sebagai penerimaan seluruh tuntutan. Sebagian aspirasi dapat diterima, sebagian disesuaikan atau dinegosiasikan, sementara sebagian lainnya dapat tidak memperoleh dukungan.
Idris mengatakan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa identitas keislaman dan kebangsaan tidak selalu harus ditempatkan sebagai dua kutub yang berlawanan. Keduanya dapat bertemu melalui mekanisme dan institusi politik.
Pertanyaan pentingnya, ungkap Idris, bukan semata-mata apakah sebuah partai berlabel Islam atau nasionalis, tetapi bagaimana aspirasi keagamaan memperoleh akses dan diproses di dalam partai.
“Yang penting bukan hanya apakah sebuah partai disebut Islam atau nasionalis, tetapi bagaimana aspirasi keagamaan diproses di dalam institusi politik,” ungkapnya.
Dengan perspektif tersebut, politik agama di Indonesia dapat dilihat lebih luas. Agama tidak hanya bekerja melalui partai yang secara formal menggunakan identitas Islam, tetapi juga melalui aktor, jaringan, organisasi, dan proses politik di dalam partai nasionalis.
Pengalaman PDI Perjuangan, menurut Idris, memperlihatkan bahwa ruang politik bagi aspirasi keagamaan dapat terbentuk tanpa harus mengubah identitas dasar partai.
Jaga Indonesia sebagai Rumah Bersama
Indonesia sebagai negara yang majemuk membutuhkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan agama, keyakinan, identitas, dan pilihan politik. Perbedaan tidak harus dihapuskan, tetapi perlu dikelola agar tidak berubah menjadi dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.
Menurut Idris, demokrasi pada dasarnya merupakan cara untuk mengelola perbedaan. Tidak semua warga memiliki keyakinan, pandangan moral, atau kepentingan yang sama. Karena itu, demokrasi membutuhkan mekanisme dialog, negosiasi, dan akomodasi. “Demokrasi adalah cara mengelola perbedaan, bukan cara menghapuskan perbedaan,” kata Idris.
Ia menjelaskan, agama memiliki tempat dalam kehidupan demokratis. Aspirasi keagamaan dapat disampaikan melalui organisasi masyarakat, partai politik, parlemen, maupun berbagai saluran politik lainnya. Namun, ketika aspirasi tersebut hendak menjadi keputusan yang berlaku bagi semua warga, prosesnya harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat. “Agama tidak harus meninggalkan ruang publik, tetapi agama juga tidak harus menjadi satu-satunya sumber legitimasi politik,” jelasnya.
Menurut Idris, keseimbangan tersebut penting untuk menjaga agar kebebasan beragama dan demokrasi dapat berjalan bersama. Negara harus menjamin kebebasan warga, sementara seluruh kelompok juga perlu menghormati hak warga lain.
Idris memaparkan, negara memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh warga secara adil. Pada saat yang sama, agama dapat berperan sebagai sumber nilai dan kritik moral terhadap kekuasaan.
Dalam hubungan tersebut, papar Idris, agama tidak hanya menjadi sumber legitimasi bagi pemerintah. Agama juga dapat mengingatkan kekuasaan ketika kebijakan atau tindakan politik tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. “Agama dapat menjadi sumber nilai yang mengingatkan kekuasaan agar tetap menghormati manusia dan keadilan,” paparnya.
Akomodasi menjadi penting karena tidak semua aspirasi dapat diwujudkan secara utuh. Perbedaan kepentingan dan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokratis.
Karena itu, ungkap Idris, yang harus dijaga bukan keseragaman, melainkan kesetaraan kedudukan warga negara. “Yang dibutuhkan adalah ruang di mana keyakinan dapat disampaikan, perbedaan dapat diperdebatkan, kekuasaan dapat dikritik, dan hak setiap warga tetap terlindungi,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, bagi Idris, kebebasan beragama menjadi bagian dari kesetaraan kewarganegaraan. Perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak warga, sementara mayoritas tidak boleh berubah menjadi dominasi.
Idris menilai, hubungan agama, demokrasi, dan kebebasan beragama pada akhirnya bermuara pada upaya menjaga Indonesia sebagai rumah bersama.
Rumah bersama tidak berarti semua penghuninya harus memiliki keyakinan yang sama. Sebaliknya, setiap warga harus dapat hidup dengan identitas dan keyakinannya masing-masing, sementara negara menjamin hak dan kedudukan mereka secara setara.
Karena itu, menurut Idris, demokrasi dan agama dapat berjalan bersama ketika keduanya diarahkan pada penghormatan terhadap manusia, perlindungan hak, keadilan, dan kehidupan bersama yang damai. (ath)




































