SURABAYA | duta.co – Koperasi di Indonesia menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat menengah bawah. Sejarah koperasi di Indonesia berdiri sudah cukup lama. Menurut Wikipeda, Koperasi berdiri dalam Kongres di Bandung 12 Juli tahun 1953 dari SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) menjadi Dekopin. Semenjak itulah tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Usia Koperasi sudah 66 tahun. Usia matang sebagai proses perjalanan pengembangan sebuah usaha. Permasalahannya apakah Koperasi saat ini makin berkembang dan menjadi penopang perekonomian masyarakat menengah bawah. Jawabannya justru sebaliknya.
Dari ratusan ribu koperasi yang berdiri di Indonesia, tidak sedikit yang mati suri, tinggal papan nama dan tidak ada aktivitasnya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena banyak koperasi yang mati suri tidak dikelola dengan manajemen baik menjalankan misi koperasi.
Menurut Wikipedia, Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Melihat kenyataan seperti itu, Menkop dan UKM tidak tinggal diam mengembalikan koperasi lewat program ‘Reformasi Total Koperasi’ sejak dalam lima tahun terakhir.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menegaskan akan merevitalisasi koperasi, bukan pada jumlah besar melainkan kualitas.
“Dengan reformasi total koperasi menjalankan program Presiden Jokowi berupa reorientasi. Yakni mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Koperasi bukan hanya semata berdiri, melainkan menjalankan peran koperasi yang sebenarnya,” katanya dalam kunjungan ke Surabaya beberapa waktu lalu.
Untuk itu jelas Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga perlu penataan database koperasi melalui penertiban badan hukum, melatih manajemen pengelolaan koperasi kepada pengurus serta terus memantau perkembangan koperasi.
Bagaimana hasilnya, kini tercatat jumlah koperasi aktif sebanyak 138.140 unit per 2018, dari sebelum reformasi total koperasi pada 2014 sebesar 212.570 unit.
“Koperasi yang mandeg (tidak aktif) dan nakal kita bubarkan sebanyak 40.013 koperasi dan sisanya masih dikaji. Tujuannya meningkatkan kualitas sehingga akhirnya akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara,” jelas Puspayoga.
Program ‘Reformasi Total Koperasi’ itu membawa perubahan paradigma dunia koperasi Indonesia, mewujudkan koperasi modern berkualitas berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat. Selain meningkatkan kapasitas Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuat SDM, kelembagaanp Pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.
Data Menkop, Reformasi Total Koperasi berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 1,71 persen pada 2014 meningkat tajam menjadi 4,48 persen pada 2017. Hampir lima persen. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional.
Keperasi vs Fintech, Digitalisasi Pemenangnya?
Reformasi total koperasi yang dicanangkan Menkop mendapat tantangan dari kehadiran financial teknologi (Fintech). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sudah puluhan tahun menjadi idola emak-emak yang membutuhkan dana pinjaman dalam skala kecil. Dengan menjadi anggota koperasi, emak-emak tidak kesulitan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Wajar bila banyak emak-emak kebanyakan yang berlomba menjadi anggota koperasi.
Selain itu, anggota operasi juga nantinya bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi agenda wajib setiap badan usaha koperasi tentang pertanggunjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Dua faktor inilah yang menjadi pilar koperasi menjadi penyokong perkembangan ekonomi masyarakat khususnya golongan menengah bawah.
Persoalannya kepercayaan masyarakat yang besar terhadap koperasi mendapat tantangan serius dari kehadiran financial teknologi (fintech) dimana mereka menawarkan pinjaman skala mikro secara online sehingga realisasinya cepat dan mudah.
Abdul Mongid, pengamat ekonomi dari STIE Perbanas Surabaya melihat persaingan bisnis kredit mikro sangat ketat. Membanjirnya fintech yang menawarkan pinjaman mikro secara online menjadi tantangan berat bagi KSP. Penyebabnya kenapa masyarakat banyak beralih ke fintech karena transaction cost rendah, tidak perlu ke kantor cukup data.
“Tidak hanya itu, fintech beban bunga juga lebih murah secara umum jika fintech dibawah OJK atau resmi. Sementara KSP kalau hanya mengandalkan konsep lama, bakal tergilas dengan massif-nya fintech menyalurkan pinjaman mikro,” jelas Abdul Mongid.
Bagaimana solusinya agar KSP tetap bertahan bahkan melakukan ekspansi? KSP harus meningkatkan layanan kepada anggotanya, bisa menciptakan layanan baru berbasis aplikasi atau melakukan kerjasama dengan fintech yang sudah ada.
“Kelebihan dari KSP ataupun koperasi disbanding fintech, koperasi punya ikatan dengan aggotanya. Dimana tiap tahun anggota bisa berharap mendapatkan SHU, sementara fintech tidak. Karena mereka tidak terikat, dan bila pinjaman selesai, ya sudah tidak ada hubungan lagi. Inilah kelebiha koperasi yang masih bisa dimaksimalkan menghadapi serbuan fintech peer to peer yang sangat gencar melakukan ekspansi,” jelas Mongid.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi mengatakan diera industri 4.0 koperasi diarahkan ke digitalisasi agar tetap eksis dan melakukan penetrasi. Di era perkembangan digitalisasi dibarengi dengan maraknya Fintech.
“Fintech ini banyak dikembangkan oleh koperasi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lain di Indonesia. Maraknya fintech yang menamakan koperasi harus bisa disadari oleh kementerian koperasi dan UKM kemudian harus ada regulasinya,” jelasnya.
Diharapkan OJK ikut mengawasi agar hal tersebut tidak lepas kendali. “Di Fintech ini diharapkan ada regulasinya betul, kerena koperasi itu simpan pinjamnya untuk melayani anggotanya, tetapi kalau melayani fintech apa rambu-rambunya,” tegasnya.
Pengembangan Koperasi di Provinsi Jawa Timur sampai 2019 sebanyak 34.043 unit. Dari jumlah tersebut, 9.626 unit atau 20 persen merupakan kategori koperasi kurang produktif. Sementara yang hidup dan masuk daftar ke Kementerian Koperasi UKM sebanyak 24.926 unit, dari jumlah tersebut 79 persen bergerak di sektor simpan pinjam.
“Dari jumlah koperasi yang masih eksis dan hidup serta telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 54 persen. Aset sampai saat ini Rp 34 triliun, omsetmya Rp 47 triliun dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp 5,3 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 62.000 orang.”
Koperasi BMT Sidogiri, Bermodal Rp 13 Juta Kini Aset Rp 494 Miliar
Tidak ada yang tidak bisa kalau dikelola dengan manajemen benar, Koperasi juga bisa besar dan sukses. Salah satu contohnya yakni Koperasi BMT Basmalah Sidogiri kini menjadi pesaing utama toko modern dengan jaringan ritel yang dikembangkannya.
Saat ini, badan usaha milik Ponpes Sidogiri Pasuruan ini memiliki 94 unit cabang dengan nilai aset Rp 494.151.228.292. Dalam perkembangannya, Koperasi BMT Basmalah Sidogiri memiliki banyak unit usaha yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Bagaimana bisa Koperasi BMT Basmalah Sidogiri bisa sukses dan menjadi incaran masyarakat untuk menjadi anggota. Ketua KSPPS BMT-UGT Sidogiri KH. Mahmud Ali Zain mengaku modal awal mendirikan koperasi ini hanya Rp 13 juta pada 17 Juli 1997 mendirikan Koperasi BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU) di desa Sidogiri Pasuruan.
“Dengan modal yang tak terlalu besar ini, koperasi Sidogiri sudah memiliki aset miliaran. Jadi jangankan uangnya Rp 13 juta ya, Rp 5 juta saja pasti buka koperasi. Jadi modal terbesarnya bonek (bondo nekat),” ujarnya.
Kiai Mahmud Ali bercerita, awalnya koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam syariah atau baitul mall wat tamwil. Pada 1997, Kiai Mahmud Ali tergerak untuk membuat koperasi syariah karena praktik yang diterapkan oleh bank konvensional mengandung riba. Berangkat dari kondisi ini, tepatnya 17 Juli 1997 mendirikan Koperasi BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU) di desa Sidogiri Pasuruan.
“Pada tahun 2009 menjadi koperasi BMT Maslahah sidogiri Jawa Timur. Jadi riba itu mungkar. Maka kalau melihat kemungkaran kita bisa merubahnya dengan lisan, tangan dan terakhir hati. Wajib bagi kita untuk mengubahnya dengan kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.
Bak gayung bersambut, pendirian koperasi ini diuntungkan oleh krisis moneter. Banyak nasabah yang mencairkan uangnya dari bank. Mereka beralih untuk berinvestasi ke Koperasi Sidogiri. Pada saat krismon banyak yang beralih ke Koperasi Sidogiri. Saat itu terkumpullah uang sebanyak Rp 300 juta. Kita kaget, bayangan awal punya uang Rp 100 juta sudah bagus.
Sejak 17 Februari 2015 koperasi Sidogiri menjadi koperasi nasional. Jumlah pegawai sudah mencapai ribuan. Menariknya, gaji pegawai terendah melebihi upah minimum kota (UMK) 2018 terbesar di Jawa Timur.
Kiai Mahmud Ali berkeinginan membawa koperasi Sidogiri ke kancah Internasional. Beberapa persiapan sudah dilakukan. Termasuk mengantogi sertifikat ISO. “Kita lulus uji ISO, dua kali diaudit, kita lulus,” katanya. Prinsip yang ditekankan kepada pegawai adalah sifat yang melekat kepada Nabi Muhammad. Yakni jujur (siddiq), terpercaya (amanah). transparan (tabligh), dan profesional (fathonah).
“Kita juga tekankan kepada karyawan agar bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Bekerja jangan karena mendapatkan apa, tapi bekerja karena BMT untuk izzul islam,” tandasnya.
Diversifikasi Usaha BMT Basmalah Sidogiri
Peluang terbuka, BMT Basmalah Sidogiri terus melakukan ekspansi usaha. Kini koperasi ini ekspansi dengan jenis usaha toko busana muslim, mini market, kantin santri, toko alat tulis kantor, percetakan, oleh – oleh haji dan umroh. Dengan besarnya santri dan alumni Ponpes Sidogiri yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan manca Negara, koperasi BMT Basmalah Sidogiri terus berkembang pesat.
“Dari perkembangan perjalanan koperasi yang ditangani langsung oleh KH Mahmud Zen, koperasi berkembang pesat hingga banyak cabang usaha yang ditangani secara profesional,” ujar Toha, mantan pengurus BMT UGT Sidogiri.
Berbagai usaha terus ditingkatkan, dimana ada Koperasi KSPPS BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri berdiri pada tahun 2000. Pertama usahanya yakni Simpan Pinjam Syariah atau Baitul Mal Wattamwill yang berpusat di desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.
Dengan berbadan hukum, BMT UGT Sidogiri No 09/BH/KWK/.13/VII/2000 dirubah No 199/PAD/M.KUM.2/II/2015, eksis dan terus kembangkan sayapnya. Bahkan dimata masyarakat khususnya para santri maupun alumni santri bahwa koperasi mampu berkembang dengan baik sesuai dengan kaidah koperasi yang berazaskan norma-norma agama.
Anak perusahaan koperasi dipimpin dan dikembangkan oleh H. Mahmud Ali Zain ini meliputi PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, PT Asyki Sarana Sejahtera (Pialang Asuransi), PT BPPS UMMU (Bank Syariah), PT UGT System Integrator Development (Pembuatan Aplikasi), PT UGT Sidogiri Arsen Telekomunikasi (Persewaan Satelit).
Juga PT UGT Sinergi Barokah (Properti), PT Soyugiri Primedika (Rumah Sakit), PT UGTMAS Tour and Travel, PT Angkut Berkah UGT (Sewa Dump Truck), LDP SBC Sidogiri (Diklat dan Pelatihan), dan PT UGT Perkebunan Kelapa Sawit. (imam ghozali)
