SURABAYA | duta.co — Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan aparatur TNI-AD yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Kodam V/Brawijaya memberlakukan zona integritas anti korupsi.
Pencanangan itu, diberlakukan sesuai dengan adanya surat edaran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bernomor SE/7/IX/2018 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi bersih, dan melayani.
Melalui amanat yang dibacakannya, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, MA, mengatakan, terkait reformasi Birokrasi, TNI telah mengalami kenaikan nilai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.
Hasil penilaian itu, menurut Pangdam, merupakan upaya sekaligus kerja keras prajurit TNI dalam melaksanakan program Reformasi birokrasi TNI-AD, sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI.
“Hasil penilaian ini merupakan landasan, maupun dasar atas pemberian rekomendasi kenaikan tunjangan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Tunjangan itu, sesuai anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Keuangan,” jelas Mayjen Arif Rahman, Senin, 3 Desember 2018, pagi.
Pangdam Ajak Berbenah Diri
Mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini menambahkan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tersebut, sangat ditentukan oleh kapasitas, kualitas dan integritas masing-masing individu. Yakni terkait relevansi dalam peningkatkan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di manapun individu tersebut berada.
“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi Pemerintah yang pimpinan, dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” kata Pangdam.
Masih menurut Pangdam, pembangunan zona integritas tersebut, difokuskan terhadap beberapa program yang nantinya mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public yang bersifat konkret.
“Hal ini telah ditunjukkan Kodam V/Brawijaya dalam proses rekruitmen yang dilakukan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pengukuran kinerja individu, dan keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Sehubungan dengan hal itu, Pangdam berharap jika nantinya ketua tim pelaksanana reformasi Birokrasi TNI-AD, dapat melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif, efisien, serta penerapan sistem Outcome Oriented terhadap seluruh unit kerja.
“Masih banyak hal-hak yang perlu kita perbaiki dan di sempurnakan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi TNI-AD, dalam rangka peningkatan kualitas TNI sehingga tercipta budaya kinerja pada tingkat Nasional,” pinta Pangdam.
“Untuk itu, marilah dengan segenap kesadaran diri untuk selalu berbenah, dan memperbaiki diri dengan kerangka reformasi birokrasi TNI-AD,” tambah Mayjen Arif Rahman, M. A.
Selain dihadiri seluruh Komandan Korem (Danrem) dan seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya, pencanangan zona integritas yang dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya saat ini, juga disaksikan langsung oleh Inspektorat Pemprov Jatim, Drs, Helmy Putera, Kepala Pengadilan Tinggi Jatim, Abdul Kadir, SH. MH, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim, Tinawati BR Saragih, SH. MH, serta beberapa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Jawa Timur. (rls)
