SURABAYA | duta.co – Rekomendasi pendidikan yang dihasilkan Munas dan Konbes NU 2017 di Lombok, tentang perlunya pemerintah membentuk Kementerian Urusan Pesantren sebagai langkah promotif, memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan, program, dan anggaran, disambut beragam kaum santri.
“Mohon maaf, memaca berita duta.co soal rekomendasi Munas dan Konbes NU tentang pentingnya dibentuk kementerian khusus urusan pesantren, saya kurang setuju. Ini lama-lama bisa menggerus independensi pesantren sekaligus kesadaran pribadi sebagai umat Islam,” demikian disampaikan salah seorang santri pembaca duta.co yang enggan disebut namanya, melalui pesan elektronik Minggu (26/11/2017).
Tanpa bermaksud merendahkan rekomendasi Munas dan Konbes NU, lanjutnya, dengan keterlibatan pemerintah, meski hanya dalam bentuk anggaran, bisa merusak tatanan pesantren. Jangka panjang, lembaga yang menjadi soko guru NU sekaligus NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini, bisa kehilangan wibawa.
“Biarlah kami-kami begini, hidup dari kekuatan internal serta keikhlasan para dermawan. Toh banyak pesantren yang tetap sehat, meski tidak harus hidup mewah, dan ini sesuai dengan visi misi yang diwariskan almaghfurlah KH Hasyim Asyari,” tegasnya.
Lebih lanjut ia juga membeber alasan lain, bahwa, lazimnya setiap kekuasan ganti kebijakan. Ia khawatir kalau pesantren sudah terbiasa ‘nyusu’ (minta bantuan) pemerintah, lalu mati, tidak bisa hidup ketika pemerintah memutus bantuan tersebut.
“Lihatlah, sampai sekarang masih banyak pesantren yang hidup sehat tanpa harus menerima bantuan pemerintah. Saya punya guru Kiai Slamet di Caruban, beliau emoh menerima bantuan pemerintah, karena tahu bantuan itu pamrih. Dia tak mau terikat dengan Golkar saat itu,” tegasnya.
Dalam pengamatan duta.co, memang tidak sedikit pesantren yang hidup sehat, dan justru menjadi rujukan umat. Salah satunya adalah Darul Falah (DF). Pesantren yang memiliki ratusan cabang itu tidak berkenan menerima bantuan pemerintah. Alasannya, karena pemerintah masih banyak tanggungannya.
“Bukan karena sombong, kami sadar pemerintah sekarang tidak mudah mengelola duit, apalagi hutangnya tidak sedikit. Hidup sederhana bagi pesantren, itu lebih bagus ketimbang menerima bantuan pemerintah. Masih terlalu banyak urusan pemerintah, dari pengangguran, fakir miskin, anak yakin ini semua harus diutamakan oleh pemerintah,” jelas sumber duta.co.
Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Ma’ruf Amin sendiri, pernah mengatakan, bahwa, pendidikan di pesantren memang membuat pondasi keberagaman, toleransi di Indonesia semakin kokoh. Kendati begitu, Kiai Ma’ruf menanggapi usulan dibentuknya kementerian khusus Pondok Pesantren belum diperlukan.
Menurut Kiai Ma’ruf, masih terlalu jauh untuk membentuk Kementerian Pesantren. Namun, kata dia, pemerintah tetap harus memberikam perhatian yang besar terhadap pesantren. “Saya kira kita belum berpikir sejauh itu. Tapi perhatian pada pesantren itu baik, karena sebagai lembaga yang memiliki peran besar dalam kehidupan,” ujarnya saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (9/10) malam. (mky)
