JAKARTA | duta.co – Serius! Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr H M Hidayat Nur Wahid, MA, serius meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera melakukan klarifikasi terbuka, terkait adanya isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.
Isu itu sudah dihembuskan secara sepihak di beberapa Media internasional. Isu normalisasi dengan Israel ini juga sempat ‘terdengar lirih’ oleh duta.co sebelum Muktamar ke-34 NU di Lampung berjalan. Sumber duta.co menyebut ada kekhawatiran agenda tersebut ‘menyusup’ dalam muktamar. “Semoga tidak. Karena sikap NU jelas, menolak normalisasi dengan Israel,” demikian sumber duta.co, awal pekan ini.
Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid pun meminta kepada Menlu dan para pejabat negara lainnya, untuk tetap memegang komitmen konstitusional historis bangsa Indonesia. Intinya tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga mencapai kemerdekaannya secara penuh.
“Isu sensitif yang digulirkan beberapa media di dalam dan luar negeri soal ‘normalisasi’ hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, penting segera diklarifikasi secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI, agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kondusif yang hadirkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, yang sekalipun masih dilanda covid-19 tapi tetap memegangi konstitusi Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (24/12).
HNW, sapaan akrabnya, mengatakan isu normalisasi ini dimunculkan dengan dikaitkan dengan Menlu AS Antony Blinken pasca pertemuannya dengan Menlu RI Retno Marsudi, pekan lalu.
Sebagaimana dikutip sejumlah media, pejabat Israel mengatakan bahwa salah satu yang dibahas adalah kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia.
Juru Bicara Sekretaris Gedung Putih Ned Price juga mengisyaratkan adanya pembicaran tersebut, meski dilakukan tertutup.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dikabarkan berdiskusi dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain Italy Tagner di Bahrain dalam sebuah konferensi internasional.
Pertemuan yang tidak biasa ini menimbulkan dugaan adanya pembicaraan kemungkinan normalisasi, walau kemudian dibantah oleh Juru Bicara Prabowo bahwa pertemuan itu sangat singkat dan tidak disengaja. Lebih jelas lagi, sikap Menhan Prabowo tetap membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Saya mengingatkan agar para menteri ekstra waspada, dan jangan menjadi korban dari main api-nya loby Yahudi, yang dengan berbagai jurus, terus mendesakkan agenda normalisasi dengan Indonesia, sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bertentangan dengan Konstitusi Indonesia,” tegasnya.
Mestinya, masih menurut HNW, semua pihak mengapresiasi dan tegak lurus dengan konsistensi sikap resmi Indonesia baik Pemerintah maupun Parlemen, bahkan sikap Ormas-ormas Islam sejak sebelum Indonesia merdeka.
“Umat Islam sudah nyatakan secara gamblang dan lantang, menolak penjajahan Israel atas Palestina. Umat Islam mendukun perjuangan Palestina baik dengan doa maupun dana. Itulah yg dinyatakan olh Hadhratussyaikh KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Hasbullah sejak tahun 1938,” terangnya.
Lebih jelas lagi, katanya, para Menteri tentu perlu mendapat apresiasi bila sikap mereka justru mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan dan sikap mensejarah itu, yang menjadi sikap resmi Presiden RI seperti disampikan oleh Presiden Joko Widodo. “Bahwa Indonesia akan terus membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya, dan karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan Israel,” jelasnya.
Demikian seriusnya persoalan ini, lanjut HNW, Presiden Jokowi pernah menyampaikan sikap tegas Indonesia itu, dalam percakapan telepon langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ini komitmen dan janji yang harus dipegang dengan teguh oleh para Menteri dan pejabat Indonesia lainnya.
“Apalagi komitmen Presiden Jokowi mendukung Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Palestina, bukan hanya dalam satu event saja, tapi berulang-ulang, termasuk ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar biasa OKI soal Masjid al Aqsha, di Jakarta, tahun 2016,” tukasnya.
HNW menambahkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo terkait Palestina-Israel ini sudah tepat, sesuai dengan perintah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan implementasi yang telah diteladankan dan diwariskan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
“Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya berkomitmen membela perjuangan bangsa Palestina hingga merdeka, dan karenanya tidak menjalin hubungan politik dengan Israel. Ini karena perintah dari UUD NRI 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia yang saat ini dialami oleh bangsa Palestina.”
“Karenanya, ketika issu normalisasi ini dihembuskan, wajib bagi Menlu untuk segera mengkoreksi issu yang dihembuskan oleh media Israel dllnya itu. Karena issu normalisasi tersebut mengecewakan Palestina, dan tidak sesuai dengan komitmen dan track record sikap resmi Indonesia membela perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya,” ujarnya.
“Apalagi faktanya, sudah ada beberapa negara yang melakukan normalisasi dengan Israel, suatu hal yang sangat ditolak oleh pihak Palestina, karena normalisasi terbukti bukan jurus yang benar untuk membantu Palestina menjadi negara Merdeka dengan ibukota Yerusalem (al Quds), justru membuat Israel makin memperluas pendudukannya atas tanah-tanah Palestina, bahkan ingin sepenuhnya menguasai Jerusalem sebagai ibukotanya. Hal itu ditentang masyarakat dunia, karena itu semakin menjauhkan cita-cita Palestina Merdeka dengan Jerusalem (Timur) sebagai ibukotanya,” pungkas HNW. (mky)
