LAMONGAN | duta.co – Sejumlah abang becak di Kabupaten Lamongan mengaku enggan menggunakan becak listrik bantuan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dibagikan pada 3 Februari 2026 lalu.
Minimnya fasilitas pengisian daya menjadi alasan utama mereka belum memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal.
Samsul Hadi, warga Kelurahan Sidokumpul, mengaku khawatir kehabisan daya listrik saat beroperasi di jalan. Pasalnya, hingga kini tempat pengisian baterai hanya tersedia di kawasan Alun-Alun Lamongan.
“Takut kehabisan baterai, karena tempat cas-nya cuma ada satu di Aloon-Aloon,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi memilih tetap menggunakan becak konvensional meski lebih menguras tenaga. Mereka berharap pemerintah dapat menambah titik pengisian daya agar penggunaan becak listrik lebih efektif.
Di sisi lain, Darminto, abang becak yang mangkal di depan RSUD dr. Soegiri Lamongan, mengaku cukup terbantu dengan adanya becak listrik tersebut. Ia menilai kendaraan yang diterimanya jauh lebih layak dibanding becak lamanya.
“Dipakai saja mas, wong becak dikasih Presiden. Kemarin ngambilnya di kantor Bupati sini,” ungkapnya.
Namun demikian, Darminto mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan becak listrik tersebut dirinya tetap harus mengeluarkan biaya sebesar Rp100 ribu kepada pihak pengurus.
“Bayar ke pengurusnya, 100 ribu,” tambahnya.
Diketahui, bantuan becak listrik ini disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Sebanyak 200 unit becak listrik diberikan kepada para lansia di Kabupaten Lamongan dalam acara penyerahan di Pendopo Lokatantra pada 3 Februari 2026.
Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja sektor informal, khususnya tukang becak lanjut usia. Selain mengurangi kelelahan fisik, becak listrik juga dinilai lebih hemat biaya operasional serta ramah lingkungan.
Firman menyebut, tukang becak bukan sekadar pencari nafkah, tetapi juga bagian dari wajah kota dan sektor pariwisata daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini dinilai perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. (ard)
