SURABAYA | duta.co – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan kepada KPU Jawa Timur untuk membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta perlu ada aturan regulasi khusus bagi calon pemilih di lapas dan Rumah Sakit. Pasalnya, Komnas Ham menilai penghuni lapas berpotensi sulit menggunakan hak suaranya di Pilgub Jatim 2018.
Pernyataan itu disampaikan oleh Komisiner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam ditemui usai deklarasikan Pilkada Damai yang Ramah HAM di Kantor KPU Jatim Jl Tenggilis Surabaya, Kamis (19/4/2018).
Menurut Choirul, data secara umum ada 19 ribu orang di lapas dan rutan mengalami masalah. Dari data itu, 10 ribu sudah bisa terverifikasi dan 9 ribu orang masih menggantung. Alasannya, calon pemilih di lapas dan rutan yang belum bisa terverifikasi itu karena data penghuni hanya nama dan alamat. Sedangkan NIK dan KTP tidak diketahui karena mereka tidak membawa e-KTP atau Surat Keterangan saat coklit.
“Karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar KPU RI dan KPU Jatim segera membuat regulasi khusus untuk penghuni lapas dan rutan,” tegas Choirul Anam.
Ia mencontohkan, data paling banyak penghuni Lapas di Jatim yang berpotensi kehilangan hak suara berada di Sidoarjo. Setidaknya ada dua rutan dan empat Lapas di Sidoarjo yang butuh perhatian lebih untuk diberikan hak suara saat Pilgub Jatim mendatang.
Selain itu Komnas HAM juga mencatat, untuk kelompok minoritas peluang sarana dan prasarananya telah tercover. Misalnya, kaum difabel di Sidoarjo semua template khusus disabilitas telah disediakan di TPS.
Terkait kerawanan baik isu SARA dan konflik sosial, lanjut Anam, Pilgub Jatim cenderung titik rawannya rendah. “Kami menemukan kondisinya kondusif. Ini harus dijaga dan harus memenuhi kelompok minoritas,” harapnya.
Sementara itu Komisioner KPU Jatim, M. Arbayanto mengatakan KPU punya dua regulasi untuk mengatur masalah pemilih lapas, rutan dan Rumah Sakit. yaitu pertama kebijakan pindah pilih. Dimana untuk pindah pilih ini menggunakan surat form A5.
“Nah untuk pindah pilih ini form A5 ini disediakan oleh KPU di Panitia Pemungutan Suara (PPS), apabila jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak. Namun jumlah pemilihnya banyak maka pihak KPU Jatim akan memakai kebijakan kedua yaitu mendirikan TPS khusus di Lapas dan Rumah sakit tersebut,” jelas Arbayanto.
Kendati demikian, pihaknya mengakui evaluasi dan pengalaman di pilkada serentak di 2015 dan 2017 lalu sudah mendirikan TPS khusus di Lapas banyak para penguhina lapas tidak memiliki identitas, sehingga pemilihnya tidak terlalu banyak.
“Bahkan penghuni lapas yang ingin menggunakan hak pilihanya juga harus memiliki surat pindah dari PPS asalnya. Dan untuk mendirikan TPS khusus di Pilgub Jatim maka harus ada pencoretan nama di Daftar Pemilih asalnya,” dalih Arbayanto.
Ditambahkan, KPU Jatim bersama KPU kabupaten/kota yang memiliki Lapas sudah berkoordinasi dengan kepala Lapas untuk memberikan hak terbaik kepada pemilih di Lapas dan rumah sakit. “Untuk TPS Khusus saat ini masih dalam proses pendataan dan pembahasan pihak KPU dan Lapas,” pungkasnya. (ud)
