SURABAYA | duta.co – Saat menerima kunjungan Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola (BPP) Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) H Helmy M Noor menegaskan bahwa 80 persen manajemen pendanaan MAS sebagai masjid nasional adalah mandiri.
“Masalahnya, brand kami di masyarakat adalah masjid pemerintah, padahal masjid pemerintah adalah masjid raya seperti Masjid Islamic Center Surabaya, sedangkan Masjid Al-Akbar adalah masjid nasional yang menjadi milik masyarakat secara nasional atau bukan milik kelompok tertentu,” katanya di Surabaya, Ahad.
Kunjungan studi tiru itu dipimpin Ketua Umum PW DMI NTB H Muzihir, Ketua Harian DMI NTB H Mashur, Sekretaris DMI NTB H Mutawali, dan diikuti 30-an pengurus. Di Masjid Al-Akbar, mereka diterima Ketua BPP MAS DR KHM Sudjak MAg, Kabid Ijtimaiyah MAS DR KH Ahsanul Haq, Kabid Riayah MAS DR Ir HM Koderi, serta jajaran pengurus lainnya.
“Sesuai tujuan studi tiru itu, kami ingin meniru yang baik, karena mengurus masjid sebesar Al-Akbar ini tentu perlu kiat, strategi, dan kebijakan yang tentu tidak mudah. Bagaimana pendanaannya, bagaimana program dakwah untuk Masyarakat yang eksklusif, dan bagaimana hubungan dengan pihak eksternal dan pemerintah,” kata Muzihir.
Menjawab pertanyaan itu, Sekretaris BPP MAS H Helmy M Noor menjelaskan pertanyaan yang pertama sering muncul adalah soal pendanaan, selain program yang diikhtiarkan pengurus BPP MAS untuk menciptakan masjid yang ramah untuk semua, mulai dari anak-anak kecil, sampai sekolah atau GenZI, hingga lansia, termasuk kelompok difabel.
“Terkait sumber pendanaan Masjid Al-Akbar memiliki tiga sumber yakni hibah pemprov, kemitraan atau sponsor kegiatan, dan kemandirian. Untuk kemandirian itu mencapai 80 persen, sedangkan sisanya dari hibah pemprov bila ada proyek perawatan atau kebutuhan sarana fisik, serta kemitraan, seperti dengan perbankan untuk sponsor kegiatan,” katanya.
Tentang kiat kemandirian hingga 80 persen, Helmy mengatakan program kemandirian itu intinya kreatifitas. “Kami punya lima program unggulan dalam kemandirian, yakni pengelolaan ruang utama untuk akad nikah dan gedung resepsi berstandar hotel untuk pernikahan. Kreasi lainnya, lahan parkir, mini soccer, dan infaq Jumat,” katanya.
Selain kemandirian melalui berbagai kreatifitas, ia mengatakan program kegiatan juga perlu inovasi agar menarik partisipasi masyarakat. “Untuk program anak-anak ada program inovasi pendidikan internal mulai dari TK/RA hingga STAI, sedangkan program inovasi pendidikan eksternal antara lain Taman Peradaban yang mengedukasi anak-anak muda dengan miniatur ikon, seperti Tugu Pahlawan, Jembatan Suramadu, Tugu Monas, dan sebagainya,” katanya.
Untuk program lansia ada senam rutin dan ngaji tartil secara rutin juga. “Program untuk non-Islam juga ada, seperti wisata religi di sejumah ruangan masjid, yang penting untuk dakwah atau syiar Islam yang mengajarkan kerukunan, bukan agama yang menghakimi dan marah-marah. Untuk kegiatan yang sifatnya khilafiyah, kami siapkan ruang tertutup, bukan ruangan publik agar terjalin ukhuwah. Dakwah Islam itu indah, bukan menghakimi/marah,” katanya.
Untuk program inovasi bagi Generasi Z Islami (GenZI), ia mengatakan GenZI untuk umumnya cepat bosan, karena itu perlu pendekatan khusus yakni sapa, ajak, dan berkarya. “Ceramah juga harus penceramah yang gaul, karena itu kami memfasilitasi anak-anak GenZI untuk membuat acara di Masjid Al-Akbar, seperti Majelis Subuh GenZI. Kami memfasilitasi tapi mereka sendiri yang menyelenggarakan acaranya, termasuk mencari penceramah gaul,” katanya.
Selain kunjungan ke Masjid Al-Akbar (18/1), jajaran pengurus PW DMI NTB yang sebelumnya juga berkunjung ke PW DMI Jatim (17/1) itu juga mengunjungi Masjid Cheng Ho (18/1) dan Masjid Al-Falah (18/1). Saat di kantor DMI Jatim, DMI NTB memuji dukungan Gubernur Jatim Khofifah dalam program Uang Kehormatan Imam Masjid (UKIM) yang disalurkan kepada 87.799 imam masjid pada setiap tahun sejak 2019 hingga kini. (*/mas)
