TRENGGALEK | duta.co — Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditanggapi serius oleh kalangan DPRD Kabupaten Trenggalek, salah satunya Siti Ngawati, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek. Kerja secara tim untuk mewujudkan langkah maju seperti di Banyuwangi, maka Trenggalek harus berani melakukan langkah reformasi birokrasi tidak hanya jalan di tempat.
Politisi asal PDI Perjuangan ini berfikir bahwasannya membangun sistem pemerintahan yang baik di daerah memang tidak mudah. Di Banyuwangi misalnya, menurutnya, capaian kinerja yang sedemikian hebat tentu tidak diraih dengan sekejap mata. Ada tahapan dan beberapa komponen penting dalam upaya mewujudkannya.
“Tentunya banyak cerita-cerita perjuangan yang menarik untuk dipelajari di sana. Pasti ada orang-orang hebat di balik suksesnya Kabupaten Banyuwangi yang harus diakui, kini menjadi kiblat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia saat ini,” ujar Siti Ngawati, Minggu, (13/5/2018) di Trenggalek..
Dikatakannya, seperti di Trenggalek, dengan segala keterbatasan baik Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan waktu, namun reformasi birokrasi di Trenggalek harus tetap jalan. Komitmen dan peran pimpinan daerah menjadi sangat penting dalam konteks ini.
“Jika ingin berhasil seperti di Banyuwangi, harus ada semangat reformasi birokrasi,” katanya.
Tetapi, katanya, ada yang jauh menjadi lebih penting, menurut perempuan asal Kecamatan Panggul ini, di mana saat bagaimana capaian ini didapat dari hasil kerja keras sebuah Tim dan bukan kerja individu.
“Tim ini bisa terbentuk dan efektif diimplementasikan jika batasan-batasan kakunya birokrasi dilenyapkan,” tandasnya.
Salah satunya, lanjut dia, penerapan teknologi Informasi (IT) dalam tata kelola pemerintahan sudah harus diterapkan di semua lini penyelenggara pemerintahan serta pelayanan publik agar berjalan efektif dan akuntabilitas kinerjanya terukur.
“Kita semua sudah pakai elektronik seperti e-budgeting, e-development yang diharapkan semua bisa transparan,” tuturnya.
Untuk itu, guna menunjang penerapan IT, dia mengatakan, peningkatan kualitas SDM juga harus diimbangi dengan pemberian “Reward and Punishment” yang secara konsisten diterapkan sehingga akan terbentuk suatu ekosistem birokrasi yang sehat dan berkeadilan.
“kalau sudah didukung SDM yang mumpuni tentunya harusa ada pola reward yang berkelanjutan,” pungkasnya. (ham)
