Elektabiltas Capres
– Prabowo 50,20%
– Jokowi 27,70%
– Gatot Nurmantyo 7,40%
– Tokoh lain 14,70%
Sumber: Survei INES
JAKARTA | duta.co – Indonesia Network Election survei (INES) merilis hasil survei yang mengunggulkan elektabilitas Prabowo Subianto, jauh di atas petahana Joko Widodo (Jokowi). Ini baru kali pertama survei ‘memenangkan’ Ketum Partai Gerindra tersebut terkait Pilpres 2019. Menariknya, survei dirilis bareng deklarasi #2019GantiPresiden di sisi selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5). Deklarasi ini dipimpin Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meski mengklaim tak berunsur politik. PKS adalah partai yang mendukung Prabowo Capres 2019.
Peneliti INES dalam paparannya menyatakan, survei dilakukan 12-28 April 2018 dengan 2.180 responden yang dipilih secara proporsional di 408 Kabupaten/kota di Indonesia. Metode yang dilakukan multistage random sampling. Margin of error dari survei ini yakni +- 2,1%, dengan tingkat kepercayaan 95%.
Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor domestik atau publik dengan aneka profesi dengan ragam pendidikan dan ragam umur, serta penghasilan dan latar belakang agama yang berbeda. INES melakukan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara sistematis dengan melakukan cek ulang di lapangan sebanyak 20% dari seluruh responden.
“Ini top of mind, dengan pertanyaan jika pemilu dilakukan hari ini siapa presiden yang akan dipilih? Prabowo unggul 50,20%, Jokowi 27,70%, Gatot Nurmantyo 7,40%, dan tokoh lain 14,70%,” ujar Direktur INES Oskar Vitriano, dalam paparannya, di Mess Aceh Amazing Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/5).
Sementara menggunakan pertanyaan tertutup, Prabowo masih tetap unggul dengan perolehan suara di atas 54,50%. Sementara Jokowi mendapatkan 26,10%, Gatot Nurmantyo 9,10%, dan tokoh lain 10,30%. “Tingkat kepercayaan publik kepada Prabowo semakin meningkat,” katanya.
Untuk partai politik, Gerindra mendapatkan suara terbanyak dengan angka 26,2 persen disusul PDIP (14,3 persen), Golkar (8,2 persen), PKS (7,1 persen), Perindo (5,8 persen), PKB (5,7 persen), PAN (5,8 persen) , Demokrat (4,6 persen), PPP (3,1 persen), Nasdem (3,1 persen), Hanura (2,3 persen), PBB (2,1 persen), PKPI (0,9 persen),Berkarya (0,7 persen), Garuda (0,4 persen) dan PSI (0,1 persen).
Hadir sebagai narasumber Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa Perindo Arya Sinulingga, pengamat politik Syahganda Nainggolan, aktivis 1998 Haris Rusli Moti, Kepemimpinan Spiritual Indonesia Eko Sriyanto Galgendu, dan ekonom Salamudin Daeng.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono dan Politikus PDIP Effendi Simbolon yang dijadwalkan hadir belum tiba di lokasi.
Tepis Survei Pesanan
INES menepis survei tersebut merupakan hasil pesanan. Mereka menegaskan bahwa lembaga surveinya merupakan lembaga yang kredibel.
“Yang pertama kami bisa menunjukkan kredibilitas INES pada Pilkada DKI Jakarta 2017 INES menyampaikan hasil survei dengan tepat. Dengan quick count KPU berapa jumlah persentase suara Anies-Sandi di compare dengan Ahok-Djarot. Dan survei daripada INES bukan hanya hari ini tetapi sudah berpengalaman baik di pilpres maupun pilkada,” kata Oskar Vitriano dalam paparannya.
Oskar juga menjelaskan sumber pendanaan lembaga surveinya. Dia menekankan, lembaga surveinya secara independen mencari dana untuk penelitian tersebut.
“Kami sudah terdaftar di Kemenkumham, bisa lihat SK-nya. Kami juga melakukan usaha untuk mendapatkan donor dari masyarakat dari lembaga-lembaga donor untuk melakukan penelitian secara akademis dengan memperhatikan metodologi-metodologi survei yang sudah diakui,” tutur Oskar.
Oskar mengatakan, anjloknya elektabilitas Jokowi karena masyarakat tidak puasnya terhadap kinerja pemerintah. Misalnya, terhadap nilai mata uang rupiah yang terus merosot, tenaga kerja asing (TKA) yang dinilai menyerobot pekerjaan warga negara Indonesia (WNI), hingga permasalahan infrastruktur.
“Artinya ada hubungan yang positif antara hubungan ketidakpercayaan masyarakat dengan elektabilitas Prabowo. Jadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah turun maka suaranya itu lari ke capres yang lain yaitu Prabowo,” ujarnya.
Deklarasi 2019 Ganti Presiden
Survei menunggulkan Prabowo tersebut menjadi menarik karena berbarengan dengan deklarasi #2019GantiPresiden di sisi selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5). Deklarasi dilakukan dengan membacakan “Aspirasi Nasional” oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang juga diklaim sebagai pelopor gerakan tersebut. Acara dihadiri ratusan orang.
Sekitar pukul 09.50 WIB, Mardani Ali Sera membacakan deklarasi tersebut di hadapan ratusan relawan. Berikut kutipan aspirasi yang dibacakan secara serentak itu:
Aspirasi Nasional
Kami relawan nasional #2019GantiPresiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidak berpihakan, dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI.
Oleh karena itu kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan berakhlak mulia, dengan memohon ridha Allah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat.
Kami siap mengawal jalannya proses pemilu yang jujur adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan hingga terwujudnya 2019 ganti presiden dengan sah dan konstitusional pada 17 April 2019.
Meski demikian, kata Mardani, gerakan #2019GantiPresiden masih membuka diri terhadap berbagai segala kemungkinan, termasuk mendukung Presiden Jokowi. Namun gerakan itu punya syarat.
“Gerakan ini tidak bicara tentang calon presiden itu semua diserahkan kepada proses politik, fokus gerakan ini menjadi pressure grup, menjadi pendidikan politik agar negeri ini tahu bahwa riak, bicara, usaha ganti presiden legal dan konstitusional selama dilaksanakan dalam Pilpres 17 April 2019,” ujarnya.
“Itu malah baik, Pak Jokowi dan timnya bisa bekerja keras. Kalau nanti Pak Jokowi berubah, kami mungkin akan mempertimbangkan, tetapi sampai sekarang kami yakin 2019 ganti presiden,” ujarnya.
Gerakan #2019GantiPresiden, kata Mardani, menyebut syarat tokoh untuk menjadi Presiden 2019 adalah yang mampu memperjuangkan Pancasila terwujud dan nyata di negeri ini. Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, upaya mewujudkan Pancasila hanya lip service atau omong belaka.
Pemerintah Tak Maksimal
Oleh karena itu, siapa pun tokoh yang mampu memperjuangkan Pancasila terwujud nyata, maka gerakan itu akan mendukungnya. Mardani juga mengkritik pemerintah yang dinilai tidak bekerja maksimal. Politis PKS itu menyebut ekonomi makin susah, harga sembako mahal, hingga korupsi yang kian merajalela.
Diakuinya benar infrastruktur dibangun di mana-mana, namun Mardani mengkritik karena anggaran untuk membangun infrastruktur berasal dari utang. “Kita boleh bangga bikin infrastuktur tetapi mayoritas banyak dari utang, utangnya di bisa dibayar atau tidak?,” tanya Mardani yang disambut teriakan tidak para relawan #2019GantiPresiden.
Ia mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang legal. Sebab dalam konsitusi pada 28 e ayat 2 dan 3 UUD 19145, setiap orang berhak berkumpul dan berserikat serta berhak berpendapat. Gerakan #2019GantiPresiden pula tuturnya tidak memaksa Presiden Jokowi lengser saat ini. Namun gerakan ini ingin pergantian presiden terjadi secara konstitusional lewat Pilpres 2019 mendatang.
Neno Warisman Donatur Terbesar
Mardani Ali Sera menegaskan, gerakan relawan tersebut tidak ada campur tangan politik. Anggarannya pun merupakan hasil sumbangan tim inti. Mardani mengatakan, dana yang digelontorkan Rp 40 juta. Penyumbang terbesar adalah penyanyi senior Neno Warisman.
“Sebanyak 40 juta urunan dari tim. Mayoritas dari Neno,” ujar Mardani saat acara deklarasi di pintu Monas Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).
Dana tersebut dipakai untuk kegiatan deklarasi 2019 Ganti Presiden, dan penerbitan buku manual untuk relawan. Serta, situs yang diperuntukkan bagi relawan, yaitu http://www.2019gantipresiden.org/ “Buku berisi Do and Dont. Apa saja yang bisa dilakukan relawan dan tidak boleh. Contoh tidak boleh provokasi,” ucap Mardani.
Mardani mengaku gerakan seperti ini rentan untuk dipolitisasi. Karena itu, dia berusaha menciptakan cara agar relawan tertata. Kendati demikian, Mardani tidak menjelaskan bagaimana sistem itu dibentuk. “Tapi kita buat sistem agar relawan tertata dengan baik, pesan kita tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk negeri,” ucap Inisiator gerakan 2019 Ganti Presiden ini.
Neno Warisman sendiri juga tampak berada di lokasi deklarasi. Para relawan memakai kaus berwarna putih atau hitam, serta membawa bendera kecil bertuliskan #2019GantiPresiden. Menggunakan mobil komando, Neno Warisman mengajak relawan melantunkan beberapa lagu wajib dan jingle #2019GantiPresiden.
“Yang punya bendera silakan dikibarkan, sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti nyanyian dua ribu sembilan belas ganti presiden,” ajak Neno yang sebelumnya juga aktif di Gerakan Alumni 212. Sedangkan Mardani adalah politisi PKS, partai yang mendukung Prabowo Capres 2019.
Aksi ini dilakukan untuk meminta pemimpin baru untuk Indonesia. Sebab, mereka merasa presiden saat ini tidak memihak kepada rakyat. “Dulu bayar listrik hanya 1 juta per bulan, sekarang dua juta! Dua juta,” teriak Neno. Dalam deklarasi ini hadir Ustad Abu Jibril Fuad.
Muhammadiyah: Gerakan Wajar
Menanggapi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, Muhammadiyah menyatakan bawah gerakan-gerakan politik itu wajar dalam setiap demokrasi. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, dalam kehidupan demokratis harus ada sikap objektif, adil sekaligus kesatria dalam menerima hasil pemilu yang sah.
“Silakan warga bangsa mau memilih calon presiden siapapun dari manapun itu hak warga bangsa dan warga negara. Karena itu, gerakan-gerakan politik itu harus dalam koridor demokrasi yang sesuai konstitusi dan mengikuti sistem yang berlaku,” kata Haedar Nashir pada pelepasan siswi kelas VI Madrasah Mualimaat Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (6/5).
Dan siapa yang menang, Haedar yang menentukan adalah warga yang telah diberi kebebasan sepenuhnya oleh konstitusi untuk memilih. “Gerakan-gerakan politik itu tentu wajar dalam setiap demokrasi tetapi semuanya ada proporsinya. Partai politik itu tentu yang paling berhak untuk menjadi kekuatan yang bertanding, berkontestasi,” lanjutnya.
Dalam hal ini, pihaknya menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak ikut-ikutan dalam gerakan apa pun yang bersifat politik praktis. Muhammadiyah sudah punya koridor kepribadian dan khittahnya sehingga orang atau kelompok-kelompok dalam Muhammadiyah akan tahu dimana posisi mereka dan di mana posisi Muhammadiyah. hud, dit, lip, mer
