SIDOARJO | duta.co – Sebanyak 5 pejabat eselon II di pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt), sehingga belum bisa menentukan kebijakan lebih banyak yang berdampak pada lambatnya pembangunan di Sidoarjo.
Hal ini disoroti Ketua LSM SATRIA, Makin Suganda. Ia mengatakan, jalannya pemerintahan seakan menjadi pincang. Diperlukan evaluasi dan seleksi untuk mengisi kekosongan posisi kepala dinas dan pejabat eselon II.
Posisi Dinas yang masih diisi Plt diantaranya PUBMSDA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, BKD, dan Kominfo.
“Dengan pincangnya Pemerintahan Sidoarjo ini tidak sesuai dengan visi misinya Bupati Sidoarjo waktu itu, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayan publik dan kemudahan berusaha, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, sektor jasa dan industry, untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan,” jelas Makin, Rabu, (22/12/21).
“Termasuk pembangunan infrastruktur, sehingga tumbuhnya ekonomi dan sosial modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan yang pada waktu disebut oleh Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor, 17 program Maju, Aman dan Sejahtera disingkat (MAS). Program tersebut bisa terrealisasi tergantung jajaran OPD dan Sekda. Kata Gus Muhdlor pada waktu itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Makin membeberkan beberapa Dinas yang masih dipimpin oleh Plt ini juga mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Seperti isu kongkalikong oknum Dinas PUBMSDA dengan kontraktor yang dikomando Plt. PUBMSDA.
“Banyak masyarakat yang mempertanyakan lemahnya pejabat Plt yang tidak berani menindak tegas oknum dan kontraktor tersebut, dan banyak lagi,” jelasnya. (yud/loe)
