JAKARTA | duta.co – Ribuan umat Islam menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar China di Jakarta yang dilakukan pada akhir Desember 2018 lalu. Aksi damai itu dianggap memiliki peran penting bagi warga Muslim Uighur (Turkistan Timur) di Xinjiang, China.
Karena itu, warga Uighur berterima kasih kepada muslim di Indonesia. Ungkapan terima kasih itu disampaikan oleh Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur, Seyit Tumturk saat berkunjung ke Jakarta akhir pekan ini. Dia mengatakan sangat berterima kasih atas aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni 212 itu.
“Sebagaimana kita ketahui Turkistan Timur berada dalam penindasan oleh Pemerintah Komunis China. Itulah kedatangan kita ke Indonesia untuk berterima kasih,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Kesaksian dari Balik Penjara Uighur’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).
Menurutnya, setelah adanya unjuk rasa besar-besaran di Kedutaan Besar China di kawasan Kuningan Jakarta Selatan akhir tahun lalu, pemerintah China segera bereaksi dengan memberikan klarifikasi.
“Kedutaan China langsung bereaksi, dan menjelaskan versi mereka,” tandasnya.
Dijelaskannya, dalam klarifikasi resmi pihak Kedubes, pemerintah China memang membantah telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia atas jutaan Umat Islam di negaranya. Namun, jelasnya, saat itu PBB tidak lantas percaya dengan menerjunkan tim peneliti. Hasilnya, setidaknya ada satu juta Muslim Uighur yang ditahan pemeritah China.
“Dan PBB mendesak untuk China mengakui, dan China pun mengakuinya,” imbuhnya.
“Dalam hitungan PBB mengerluarkan angka tahanan adalah satu juta, akan tetapi menurut kita, data kita, jumlahnya (mencapai) tiga hingga lima juta orang,” tandasnya.
Berbeda dengan sikap umat Islam, Pemerintahan Jokowi dikritik karena tidak responsif terhadap isu Uighur. Pemerintah hanya menyatakan prihatin saja. Bahkan, kubu Jokowi menuduh rivalnya menunggangi isu Uighur. Padahal muslim Uighur benar-benar didholimi oleh China.
Prof Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua MK, sempat meminta Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo alias Presiden Jokowi jangan hanya menyatakan prihatin atas kasus Muslim Uighur, Tiongkok. Menurut Mohammad Mahfud MD, Pemerintah Jokowi harus berani mengutus tim khusus untuk bericara secara resmi dengan pemerintah China (Tiongkok).
Mahfud MD membandingkan dengan kasus penganiayaan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar yang diduga dilakukan aparat pemerintah. Ketika menghadapi kasus Muslim Rohingya, kata Mahfud MD, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan peran cukup baik.
Mestinya, kata Mahfud MD, Pemerintah Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap Pemerintah China (Tiongkok) yang patut diduga melanggar hak asasi manusia di Uighur, Tiongkok.
“Rasanya penting sekali Pemerintah Indonesia bukan hanya mengatakan prihatin tapi mengutus tim untuk berbicara secara resmi dengan Pemerintah Cina,” ujar Mahfud MD melalui akun twitter, Kamis (20/12/2018) lalu.
Mahfud MD memberikan komentar khusus terkait kasus yang kini menimpa ribuan umat Muslim Uighur di China. Mahfud MD mengomentari link berita berjudul RI Tegaskan Keprihatinan atas Nasib Etnis Uighur di China. Dalam berita yang di-share Mahfud MD itu, juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Indonesia prihatin terhadap kondisi masyarakat Uighur di China. (rmol/hud)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.