JOMBANG | duta.co – Komite Khitthah 1926 Nahdlatul Ulama (KK26-NU) yang diketuai KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Jumat (21/6/2019) mengadakan pertemuan sekaligus halal bihalal, di Ndalem Kasepuhan PP Tebuireng, Jombang.
Muktamar 33 di Jombang menjadi kajian serius. Setidaknya, ada 4 (empat) hal yang membuat muktamar NU amburadul dan berakibat lepas dari ‘kendali’ khitthah. Pertama, faktor duit. Kedua, intervensi kekuasaan. Ketiga, koptasi partai politik dan, keempat, premanisme.
Dari keempat itu duit dan politik jadi biang keroknya. “Kita berharap muktamar nanti benar-benar bersih dari money politics dan koptasi parpol,” demikian disampaikan Gus Solah dalam pertemuan tersebut.
Hadir dalam acara itu antara lain Prof Dr KH Nasihin Hasan, Prof Dr H Rochmat Wahab, MPd, MA, Prof Dr KH Ahmad Zahro MA Alchafid, KH Suyuthi Toha, KH Abdullah Muchith, Drs Choirul Anam, dan sejumlah kiai lain.
Menurut KH Nasihin, keinginan nahdliyin agar organisasi ini memegang teguh keputusan khitthah, sangatlah kuat. Kiai-kiai (kultural) NU dari berbagai daerah, Jawa dan Luar Jawa sedang menanti gerakan Komite Khitthah yang dipimpin Gus Solah tersebut.
“Selain dari Situbondo, ternyata banyak sekali permintaan dari pesantren-pesantren di Luar Jawa yang menyatakan siap ditempati halaqah Komite Khitthah 26. Beliau-beliau itu merindukan sosok Gus Solah,” jelas KH Nasihin.
Hal yang sama disampaikan Prof Dr Ahmad Zahro. Menurut Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini, PP Tebuireng dan PP Tambakberas harus menjadi sentral tegaknya khittah NU.
“Jika perlu, setiap malam Jumat, dua tempat ini (Tebuireng dan Tambakberas) dijadikan pusat gerakan bathin, memohon kepada Allah swt agar khitthah kembali tegak. NU selamat dari kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Ajakan Prof Zahro ini diamini Cak Anam (Drs Choirul Anam). Menurutnya, sekarang ini sudah tidak ada sosok yang mampu mengingatkan pengurus NU seperti KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh yang akrab dipanggil Mbah Sahal. Sebaliknya, kini kita saksikan pelanggaran khitthah yang berlangsung secara terang-terangan.
Ketua Umum PBNU serta Pejabat Rais Aam terang-terangan menjadikan NU sebagai ashabul qarar. Padahal posisi NU adalah ashabul haq. Kalau NU sebagai ashabul qarar, maka organisasi ini akan dipakai untuk merebut jabatan kekuasaan. Konsekuensinya, menang atau kalah.
“Semua ini (ashabul qarar red.) tidak akan terjadi andai masih ada almaghfurlah Mbah Sahal. Karena politik NU itu kelas tinggi, yaitu politik kebangsaan,” jelas Cak Anam.
Menimpali Cak Anam, Kiai Suyuthi Toha menilai bahwa keadaan NU sekarang ini semakin rusak. Semua akibat Muktamar 33 yang berlangsung di alun-alun, Jombang. Muktamar dijalankan dengan cara maksiat, melanggar aturan dan juah dari akhlak NU.
Masih menurut Kiai Suyuthi, adalah wajar kalau sekarang struktur NU telah kehilangan muru’ah, karena dari produk muktamar yang cacat hukum.
“Karena itu, ke depan muktamar harus dijalankan dengan aturan dan akhlak. Saya sependapat dengan wacana agar Ketua PBNU dipilih Rais Aam, supaya dapat dikontrol, jika perlu diturunkan oleh Rais Aam,” tegasnya.
Konsekuensinya, Rais Aam ke depan tidak sekedar alim, tetapi sosok yang juga mampu menjaga khitthah NU secara konsekuen dan mandiri dari intervensi dan koptasi kekuatan politik mana pun.
“Cara paling bagus adalah mengembalikan ke asalnya (dzurriyah) dan itu miqotnya Tebuireng, Gus Solah. Mungkin formatnya seperti Muktamar Situbondo, ini demi menyelamatkan NU ke depan,” tegas Kiai Suyuthi. (mky)
