SURABAYA | duta.co – Sebanyak 36 elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (17/5/2026). Massa mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap konflik global, khususnya krisis kemanusiaan di Palestina, serta mempertahankan politik luar negeri bebas aktif.
Aksi yang berlangsung di Taman Apsari itu dengan mengibarkan bendera Indonesia, Palestina, dan Iran. Massa juga membawa berbagai spanduk berisi kecaman terhadap agresi Israel di Palestina.
Selain menyampaikan orasi, peserta aksi juga menggelar teatrikal yang menggambarkan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dalam aksi tersebut, massa membawa boneka bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kemudian dilempari dan diinjak-injak sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme dan penjajahan.
Orator aksi sekaligus Ketua Aliansi Pembela Konstitusi, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan kemanusiaan yang berpijak pada amanat konstitusi, bukan gerakan sektarian.
“Ini bukan aksi agama, ini aksi kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme yang masih berlangsung terhadap bangsa-bangsa merdeka,” ujar Saleh di hadapan massa aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak terseret dalam kepentingan blok kekuatan global tertentu dan tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Aliansi juga secara terbuka meminta pemerintah keluar dari Board of Peace (BOP) yang mereka nilai sebagai bagian dari skema geopolitik global di bawah pengaruh Amerika Serikat. Menurut mereka, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menggeser arah politik luar negeri nasional dari prinsip nonblok dan anti-penjajahan.
“Indonesia tidak boleh tunduk pada kepentingan adidaya mana pun. Politik luar negeri harus kembali pada amanat konstitusi, yakni bebas aktif dan anti-penjajahan,” tegas Saleh.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Saleh menilai dinamika geopolitik global saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan energi, termasuk perebutan pengaruh atas sumber daya minyak di kawasan konflik.
Ia menyebut kekuatan global tertentu memanfaatkan konflik berkepanjangan untuk kepentingan ekonomi dan geopolitik. Karena itu, menurutnya, gerakan yang dilakukan Aliansi Pembela Konstitusi bertujuan menjaga agar arah politik Indonesia tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan nasional.
“Kami ingin mengingatkan agar politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, yakni aktif memperjuangkan perdamaian dunia serta mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari blok kekuatan yang dianggap mewakili kepentingan negara-negara penjajah.
Dalam aksi tersebut, massa turut menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza, penolakan terhadap ekspansi militer dan permukiman ilegal di Palestina, serta dorongan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum internasional.
Aliansi menilai Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
“Aksi ini menjadi pengingat bahwa Indonesia sejak awal berdiri memiliki komitmen menolak penjajahan di atas dunia. Sikap itu harus tetap dijaga,” ujar Saleh.
Aksi ditutup dengan seruan solidaritas kepada masyarakat untuk terus mengawal arah politik luar negeri Indonesia agar tetap konsisten pada prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan global. Rid
