SURABAYA | duta.co – Kawasan industri akan tetus dikembangkan di banyak kawasan di Jawa Timur. Ada lahan seluas 31 ribu hingga 36 ribu hektar di Gresik, Malang, Jombang, Banyuwangi, Tuban dan daerah lain di Jatim.
Dari pengembangan itu, diperkirakan akan membutuhkan listrik sebesar 91 juta megawatt (MW) dalam beberapa tahun ke depan.
Pengembangan kawasan industri memang membutuhkan dukungan PT PLN selaku perusahaan yang menyediakan tenaga listrik dan yang menjual tenaga listrik.
Dikatakan Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Kuntarti selama ini banyak industri yang disarankan untuk membuat power plant sendiri, tapi ini sebenarnya bisa berbagi peran dengan PLN.
“Karena kalau investor mau masuk ke Jatim, terus mereka tanya, listriknya ada, kita tidak bisa bilang tidak ada, kita harus dengan tegas mengatakan listrik tersedia,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam pertemuan antara PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) I dengan stake holders di Dyandra Convention Center, Kamis (22/2).
Ditegaskan Kuntarti, listrik memang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 persen pada tahun ini, Pemprov Jatim memang menggenjot masuknya investor ke Jatim. “Dan ketersediaan listrik menjadi salah satu tolak ukurnya. Listrik ada, investor masuk. Kalau tidak ada, bagaimana mau masuk,” tambahnya.
Selama ini, pertumbuhan industri di Jatim yang sudah cepat, ternyata masih kalah cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pertumbuhan industri bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi Jatim yakni antara 4,5 persen hingga lima persen. “Selama ini pertumbuhan industri masih 4 persen,” tandasnya.
Karena itu, Pemprov Jatim pun berupaya agar infrastruktur ketenagalistrikan tidak terganggu. Karena itu, Pemprov Jatim pun membuat zonasi-zonasi. Misalnya ketika di satu daerah ada sumber-sumber listrik, maka lahan di sekitarnya hanya boleh digunakan untuk hal-hal tertentu.
“Intinya pemerintah provinsi Jawa Timur mendukung penuh hal itu. Infrastruktur listrik sangat penting untuk menjaga agar pasokan listrik tetap stabil dan tersedia dengan baik,” tuturnya.
Selain itu, kata Kuntarti, infrastruktur itu untuk mengejar rasio elektrifikasi (RE) di Jawa Timur. Yang selama ini baru 90 persen menjadi 91 persen pada tahun ini. Karenanya pembangunan infrastruktur itu tidak hanya sampai di desa melainkan harus sudah sampai ke dusun.
Karena samapai saat ini, banyak daratan dusun di Jatim belum berlistrik. Apalagi yang didaerah kepulauan di Madura. “Karena dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tegasnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN UIP JBTB 1, Djarot Hutabri mengatakan apa yang disusun Bappeda ini menjadi peluang bagi PLN. “Kami berterima kasih kepada pemerintah akan hal itu. Mengapa kami selalu berkoordinasi dengan Bappeda agar apa yang menjadi prioritas pemerintah ini bisa kita follow up,” tutur Djarot.
Kawasan indstri yang nantinya akan dibangun Pemprov Jatim itu, memang harus didukung oleh PLN. PLN pun diakui Djarot siap untuk membangun infrstruktur kelistrikan untuk menghasilkan ketenagalistrikan yang handal.
“Tentunya rencana Pemprov itu dalam beberapa tahun ke depan. Tapi intinya kami siap untuk mendukung. Karena itu, sekarang PT PLN UIP JBTB 1 pun mulai memperkuat jaringan di beberapa lokasi. Jaringan di kawasan selatan, tengah dan timur juga diperkuat,” katanya. end
