RAPAT KOORDINASI: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia di Batu, Selasa (13/2). (duta.co/aris)

BATU | duta.co -Ada sekitar 18 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tahun ini siap direvitalisasi untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang perfilman.

“Sebanyak 18 SMK disiapkan untuk menghasilkan lulusan yang siap diterjunkan menekuni dunia perfilman. Untuk memudahkan koordinasinya kita revitalisasi,”ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) Didik Suhardi dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia di Batu, Rabu (14/2).

Untuk itu, Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK sedang menyiapkan mekanisme bantuan teknis dan non teknis untuk mendorong peningkatan kapasitas SMK tersebut.

“Kemendikbud, dalam hal ini Pusbangfilm dan Direktorat Pembinaan SMK dapat memberikan pembinaan kepada SMK di bidang broadcasting agar dapat menyediakan tenaga perfilman yang berkualitas,” tuturnya.

Dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 112 SMK yang memiliki jurusan/peminatan broadcasting yang dapat dikembangkan menjadi SMK bidang perfilman. Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu industri kreatif.

“Jangan sampai nanti tenaga-tenaga perfilman nasional kita diisi oleh tenaga dari negara-negara tetangga,” ujar Didik.

Dalam tahun- tahun mendatang, Indonesia akan menjadi pasar perfilman yang menjanjikan. Selain menjadi pasar, Indonesia juga dapat memiliki industri perfilman yang dapat disejajarkan dengan negara seperti India dengan Bollywood, atau Amerika Serikat dengan Hollywood.

Sejalan dengan upaya pengingkatan kuantitas produksi film lokal dan jumlah penonton, peningkatan kualitas perfilman nasional juga terus dilakukan. Beragam kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah terkait proses produksi film sampai penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui SMK yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.

“Saat ini jumlah penonton film Indonesia sudah meningkat cukup signifikan. Sebelum ada Pusbangfilm kita ketahui jumlah penonton sekitar enam belas ribu per tahun. Sekarang sudah mencapai empat puluhan ribu. Ini harus kita jaga dan tingkatkan,” tandas Didik.

Niniek L. Karim salah satu pelaku perfilman Indonesia mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menggairahkan industri perfilman nasional.

“Pusbangfilm harus dapat berperan dalam meningkatkan kerja sama dan hubungan baik antar pemangku kepentingan perfilman nasional,”singkatnya. (ais)

 

Tinggalkan Balasan