SURABAYA | duta.co – Selain soal hutang jatuh tempo ke 325 Rumah Sakit di wilayah Jatim yang menembus angka Rp 2,7 triliun, ternyata, BPJS Kesehatan Jatim juga melaporkan bahwa ada 1,2 juta peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Jatim dikeluarkan dari kepesertaan.
“Tahap ke 8 ini Jatim yang terbesar secara nasional karena jumlah yang direcall (dikeluarkan) mencapai 1,2 juta peserta PBI. Sedangkan yang masuk baru sekitar 607 ribuan orang, sehingga hal ini perlu saya sosialisasikan terkait kontigensi peserta yang dinonaktifkan,” ujar Handaryo Deputi BPJS Kesehatan Jatim usai bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di geedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (9/10/2019).
Secara keseluruhan, kata Handaryo, kepesertaan BPJS Kesehatan di Jatim sudah relatif bagus yakni mencapai 28,6 juta dari sekitar 40,4 juta jumlah penduduk Jatim atau kisaran 72 persen. Sedangkan khusus kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan di Jatim mencapai 15,2 juta orang. Kemudian PBIJK yang didaftarkan daerah sekitar 2,8 juta peserta
“Karena adanya PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan itu sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan di Jatim sekarang turun menjadi 70,2 persen dari jumlah penduduk Jatim yang mencapai 40,4 juta orang,” beber Handaryo.
Ia juga berharap masyarakat peserta PBIJS yang sudah dikeluarkan namun fakta di lapangan kondisinya memang belum mampu (miskin), segera melapor atau menghubungi kepada Dinas Sosial setempat.
“Kalau pemdanya punya kuota untuk PBI Daerah, silahkan didaftarkan kembali menjadi peserta PBI Daerah. Tapi kalau pemdanya sudah tidak memiliki kuota, silahkan di data kembali oleh Dinas Sosial untuk dimasukkan Data Terpadu Keseahteraan Sosial (DTKS) supaya nanti masuk ke dalam ketetapan Kemensos kembali,” jelas Handaryo.
Sebaliknya, jika peserta PBIJK yang dikeluarkan itu memang sudah tergolong mampu atau tidak miskin, Handaryo menyarankan supaya mendaftar masuk ke jalur mandiri supaya bisa langsung masuk dan langsung aktif dalam bulan ini.
“Kalau mengurusnya bulan depan, otomatis dia akan ikut masa tunggu peralihan peserta selama 14 hari baru bisa aktif,” tambah Handaryo.
Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa masalah itu baru saja dirapatkan dengan Kadinsos Jatim dan meminta data yang 600 ribu peserta baru PBIJK itu pada desil berapa. Kalau di PPDT dia pada presentase ke berapa.
“Nanti kan kita bisa menghitung kalau total PPDT 40 persen, oh sekarang bisa diintervensi misalnya 36 persen, berarti masih ada 4 persen yang belum, seperti begitulah kalau dia saat di Kemensos suka menghitung agak detail, “ demikian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Segera Verifikasi Data
“Nah kalau ini saya baru dapat informasi, tadi ada kepala dinas kesehatan dan kepala dinas sosial, coba sampaikan ke saya data 600 ribu itu dia masuk presentase berapa, dia masuk pada desil berapa, pada posisi itu kita coba konversi dengan dana bagi hasil cukai yang itu hanya boleh digunakan untuk layanan kesehatan terutama PBI Daerah. Jadi kita sih pada dasarnya How to solve to problem karena baru terkonfirmasi hari ini,” bebernya.
Ia telah menginstruksikan kepada Dinsos Jatim untuk mengecek kembali datanya Rp600.000 itu isinya tersebar dimana saja, kalau memang dia masih kepada PBDT harusnya masuk kembali. Tapi akan kita lihat sebab ini baru informasi jumlah, iya kalau tidak.
“Pada persentil dan desil berapa itu menjadi sangat menentukan, lha mestinya ini tidak di exclude, ini mestinya masuk dan seterusnya supaya bisa dikembalikan ke master file. Relatif tahulah saya system itu tetapi bahwa karena infonya baru, datanya belum sampai itu pun juga masih ada opsi karena ada uang bagi hasil cukai sehingga bisa saja itu nanti masuk PBI daerah,” harap Khofifah.
Sejak dulu, mantan Mensos ini berharap ada intermediasi 6 bulan, jadi biar tidak kaget KIS nya tidak berlaku sehingga perlu ada pemberitahuan terlebih dulu. “Tapi tadi katanya tidak seperti itu ya bikin kaget.,” dalih gubernur perempuan pertama di Jatim.
“Jadi saya mau cocokkan data dulu ya, aku baru bisa bilang kalau datanya clear, ya saya bisa menghitung, oh ini mestinya bisa masuk kembali ke Master File dan ini bisa masuk PBI daerah, insya Allah kita punya solusi,” pungkas Khofifah Indar Parawansa. (ud)
