SURABAYA | duta.co – Aksi anarkis demo Bubarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) semakin meluas. Hampir semua daerah terjadi bakar-bakaran. Ironisnya, bukan hanya Gedung DPR RI yang jadi sasaran. Di Surabaya misalnya, Gedung Grahadi jadi sasaran. Bukan Gedung DPRD yang ada di Jl Indrapura.
“Ada demonstran yang mengaku kaget. Kok sudah dibakar,” begitu sumber duta.co, saat menyaksikan aksi pembakaran Gedung Grahadi Surabaya, Sabtu (30/8/25) malam.
Tidak jelas, siapa yang membakar. Yang jelas, Gedung Negara Grahadi sebelah barat itu sudah terbakar. Kobaran api membubung tinggi. Bangunan klasik itu dilalap si jago merah. Bagian atap bangunan hangus terbakar. Karuan, sejumlah printer, kursi, komputer desktop, monitor, juga besi di dalam bagian gedung rusak. Padahal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga baru saja, satu jam sebelumnya, menemui mereka.
Menuduh provokasi asing, memang, tampak kurang bijak. Lebih tepat, pemerintah harus segera melakukan introspeksi. “Diakui atau tidak, banyak faktor yang menyulut kemarahan publik. Ironisnya pemerintah tak kunjung paham. Justru membuat kebijakan-kebijakan yang blunder dan memuakkan,” demikian disampaikan Prof Dr KH Rochmat Wahab kepada duta.co, Minggu (31/8/25).
Pemerintah, lanjutnya, harus segera membentuk TPR (Tim Penyelamatan Rakyat). “Lalu, segera lakukan evaluasi total. Kalau tidak, berbahaya. Mereka bisa menjarah seenaknya, tidak ada takutnya. Apalagi kita saksikan tak satu pun pengamanan ada di tempat. Mereka lebih leluasa. Yang ada di benak mereka adalah hak mereka telah dijarah atas nama kekuasaan, dan kini gilirannya rakyat (balik) menjarah pejabat. Kita sendiri yang merugi,” tegasnya.
Ia menyebut kepekaan pejabat terhadap persoalan rakyat masuh sangat rendah. Anggota DPR tak memiliki sensitifitas terhadap masalah rakyat. Bahkan provokatif. Pemberian agugerah (tanda jasa) oleh pemerintah justru menambah panjang kejengkelan. “Sementara informasi publik, media sosial begitu mudah diakses,” urainya.
Karena itu, sarannya, segera buat kebijakan pokok dari seorang presiden, boleh jadi penjarahan akan terjadi semakin merata dan berjalan terus menerus. “Harus segera dihentikan. Caranya semua pimpinan pemerintahan dari MPR, DPR, DPD, MA dan Kejaksaan Agung duduk bersama, menghadapi situasi DARURAT.
“Menteri-menteri yang pernah terkait dengan urusan KPK, perlu secara gentle mengundurkan diri, jika tidak secepatnya dihentikan dan di reshuffle. Saat ini dan seterusnya para pejabat, hendaknya lebih selektif dalam mengartikulasikan pikiran dan pendapatnya, sehingga tidak menimbulkan dampak provokatif terhadap rakyat yang hidupnya sangat sulit,” ujarnya.
“Terhadap banyak kasus yang terkait rezim sebelumnya (Jokowi) dan keluarga yang selama ini mendapat perlindungan istimewa dari lembaga hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, perlu dilakukan investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meredakan iklim yang panas,” tegasnya,
11 Faktor Pemicu
Pertama, pejabat pemerintah harus paham, hidup sekarang tidak mudah. Banyak PHK dan tingginya biaya hidup, rasa takut, cemas, dan marah karena penghasilan hilang, sementara harga kebutuhan pokok melambung. “
Kedua, rakyat makin ditimpuk pajak baru. Kenaikan pajak ini membuat rakyat tercekik, uang mereka dirampas tanpa imbalan nyata. Masak ada pajak naik 600%. Kenaikan PBB, membuat wong cilin geleng-geleng kepala. Masaka harus diperas di tanah sendiri. Belum lagi disebut tanah mbahmu.
Ketiga, ancaman di sektor pangan kian nyata. Pengecer bas 3 Kg dilarang, rakyat kecil merasa rezekinya dan digiring ke mafia distribusi. Sementara kenaikan tunjangan DPR terjadi di depan mata. Ini simbol kesenjangan dan pelecehan: elit pesta pora, rakyat sengsara. Banyak angka tunjangan yang tidak logis. Maka muncullah nyanyian pendemo bahwa gaji DPR harus sama dengan UMR.
Keempat, lucunya ada joget DPR, simbol ketidakpedulian elit; rakyat merasa diremehkan dan dipermalukan. Tidak peduli apakah itu joget terkaet kenaikan tunjangan atau yang lain, yang jelas joget di gedung wakil rakyat sangatlah ironi.
Kelima, Rangkap Jabatan Wakil Menteri, menjadi simbol kerakusan elit, rakyat susah kerja, pejabat kuasai harta seenaknya. Padahal itu dinilai uang rakyat. Sudah begitu rakyat ditolol-tololkan.
Keenam, ucapan wakil rakyat Sahroni dengan kata ‘tolol’ ke Masyarakat itu menjadi serangan langsung pada martabat rakyat, ini simbol arogansi. Jangan salah kalau sampai mengundang diaspora berkomentar bahkan menantang.
Ketujuh, Presiden Prabowo belum setahun menjabat, Tapi sudah obral Tanda Kehormatan kepada Mantan Koruptor dan Menteri yang tak jelas kerjanya . Atau bahkan ada yang mereka sebut koruptor, Pembalikan nilai moral: koruptor dipuja, rakyat dipaksa menerima. Miris!
Kedelapan, rakyat membaca ada hakim mantan Koruptor Diangkat ASN di Surabaya, ini jelas melukai rasa keadilan; publik melihat hukum sudah tidak punya wibawa. Belum lahi maraknya politik dinasti.
Kesembilan, isu yang melilit mantan presiden, seperti kontroversi Ijazah, menjadi simbol kebohongan negara; rakyat merasa legitimasi pemimpin cacat dan martabat bangsa dipermainkan. Ini masih ditambah ketidakadilan hukum: rakyat kecil bersalah ditangkap, pejabat terpidana tidak ada upaya eksekusi.
Kesepuluh, program pemerintah masih omon-omon. Keracunan Program Makan Bergizi Gratis tanpa Penanggung Jawab, menyentuh psikologi paling dalam: anak-anak sebagai simbol masa depan bangsa dianggap murah nyawanya. Kata pemerintah sudah 32 juta anak kita makan siang gratis. Fakta di lapangan amburadul.
Kesebelas, tidak melihat perbaikan. Katanya melawan keserakahan, serakahnomics, tetapi faktanya pejabatnya bergelimang harta. Saat wong cilik menjerit, pajak naik, sementara duit pejabat yang berhasil disita Aparat Penegak Hukum (APH) jumlahnya berjibum. Siapa yang sanggup membenahi negeri ini?
Temu 16 Pimpinan Ormas Islam
Ketua umum dan sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan Islam menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kondisi negara di tengah meluasnya demonstrasi di seluruh Indonesia.
Para ketua umum dan sekjen ormas Islam menemui kepala negara di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 30 Agustus 2025. Presiden didampingi didampingi oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan, para pimpinan ormas keagamaan berdialog membahas kondisi negara setelah demonstrasi masif di banyak wilayah. Demonstrasi memanas setelah kendaraan taktis Brimob Polri melindas pengemudi ojek online hingga tewas.
“Kami bersepakat untuk bersama sama bahu-membahu mengatasi keadaan untuk mengajak kemasyarakat supaya lebih tenang,” kata Yahya dalam keterangan video bersama para ketua umum ormas lainnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, 30 Agustus 2025 sebagaimana diunggah tempo.co.
Pria yang dipanggil Gus Yahya ini mengatakan, para tokoh ormas agama akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. “Mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari umat Islam di Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pertemuan berlangsung selama tiga jam. Dia dan para pimpinan ormas memberi masukan dan pandangan mereka kepada Prabowo.
Haedar mengatakan ormas Islam, yang memiliki sejarah panjang dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan pascakemerdekaan, memahami betul bahwa persatuan keutuhan dan masa depan bangsa perlu dijaga.
“Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” katanya.
Dari keterangan resmi Istana Kepresidenan, selain Yahya dan Haedar, para tokoh organisasi Islam yang hadir antara lain Ketum Dewan Dakwah, Adian Husaini; Ketum AQL, Bachtiar Nasir; Ketum Mathalul Anwar, Embay Mulya Syarief; Ketum Al-Irsyad Al-Islamiyah, Faisol Nasar Madi; Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva; Ketum PP Persatuan Islam, Jeje Zainuddin; dan Ketum Al Wasliyah, Masyhuril Khamis.
Kemudian ada Ketum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin; Ketum Hidayatullah, Nashirul Haq Marling; Ketum PUI, Raizal Arifin; Ketum PERTI, Syarfi Hutauruk; Ketum KBPII, Nasrullah; Waketum PBNU, Amin Said Husni; Ketua LKKS PP Muhammadiyah, Fajar Riza Ul Haq.
Kemudian para sekretaris ormas Islam yang hadir, yakni Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf; Sekjen Mathalul Anwar, Babay Sujawandi; Sekjen Hidayatullah, Candra Kurnianto; Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono; Sekjen PP Persatuan Islam, Haris Muslim; Sekjen PUI, Kana Kurniawan; Sekjen IKADI, Khairan M. Arif; Sekjen Al-Irsyad Al-Islamiyah, Muhammad Halim Bakhabazy; Sekjen Wahdah Islamiyah, Syaibani Mujiono; Sekjen PERTI, Undrizon; Sekjen PP KBPII, Asep Efendi; Sekjen Dewan Dakwah, Avid Solihin; dan Sekjen DPP Al Ittihadiyan, Agus Wicaksono. (mky)
