
LAMONGAN | duta.co – Sepuluh hari berlalu sejak ledakan dan kebakaran maut terjadi di Pabrik Bata Ringan PT Superior Prima Sukses Tbk (SPS) atau Blesscon, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Namun hingga Senin (28/9/2026), polisi belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka dalam kecelakaan kerja yang menewaskan lima pekerja tersebut.
Publik masih menunggu hasil akhir penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan maut itu, termasuk apakah terdapat unsur kelalaian, persoalan teknis, pelanggaran prosedur keselamatan kerja, atau faktor lain yang menyebabkan terjadinya insiden tersebut.
Ledakan terjadi di ruang pengendapan produksi pabrik pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. Peristiwa tersebut kemudian disusul kebakaran hebat yang mengakibatkan korban jiwa dan sejumlah pekerja mengalami luka bakar serius.
Dari tujuh pekerja yang saat itu sedang menjalankan aktivitas pada shift malam, lima orang akhirnya meninggal dunia. Satu korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan empat korban lainnya sempat menjalani perawatan medis akibat luka bakar serius sebelum akhirnya meninggal dunia.
Sementara itu, dua pekerja lainnya yang mengalami luka bakar hingga kini masih menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Surabaya.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena terjadi di lingkungan industri dan mengakibatkan banyak korban. Selain persoalan keselamatan kerja, penyebab ledakan serta kemungkinan adanya pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum kini menjadi bagian penting yang masih didalami aparat kepolisian.
Satreskrim Polres Lamongan telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan. Sedikitnya 16 orang saksi telah diperiksa. Mereka merupakan pekerja PT SPS yang dinilai mengetahui aktivitas serta kondisi di sekitar lokasi kejadian sebelum maupun saat insiden berlangsung.
Selain memeriksa para saksi, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama Tim Laboratorium Forensik (Labfor). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencari sumber ledakan, mengetahui penyebab kebakaran, serta merekonstruksi rangkaian kejadian hingga mengakibatkan lima pekerja kehilangan nyawa.
Ruang pengendapan yang menjadi lokasi kejadian diketahui memiliki ukuran sekitar 20 x 25 meter. Saat insiden terjadi, tujuh pekerja sedang melakukan aktivitas pekerjaan shift malam di dalam ruangan tersebut.
Tanpa diduga, sebuah tabung alat kerja mengalami ledakan hebat. Ledakan tersebut kemudian memicu kobaran api dan hawa panas di sekitar area ruang pengendapan.
Petugas pemadam kebakaran Lamongan kemudian mengerahkan sejumlah armada untuk melakukan pemadaman di lokasi. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas bersama aparat melakukan penanganan terhadap lokasi kejadian dan para korban.
Namun, hingga kini belum terdapat kesimpulan akhir mengenai penyebab pasti ledakan maupun pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Memasuki hari ke-10 pascakejadian, proses penyelidikan masih terus dilakukan. Polisi juga belum menetapkan tersangka dalam perkara kecelakaan kerja tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk mengenai kemungkinan adanya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firmansyah mengatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung.
“Masih kita lidik dulu, koordinasi dengan Labfor,” kata AKP Adimas, Senin (28/9/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih menunggu dan mendalami hasil pemeriksaan, termasuk temuan Tim Labfor. Dengan demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah ledakan berkaitan dengan kelalaian, persoalan teknis, prosedur keselamatan kerja, maupun faktor lainnya.
Polisi juga belum menyatakan adanya pihak tertentu yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Hasil pemeriksaan terhadap 16 saksi, olah TKP, serta analisis Labfor nantinya menjadi bagian dari bahan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana disertai bukti yang cukup, polisi dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (ard)








































