Gambar ketua PBNU 1956-1984 KH Idham Cholid di bagian depan uang pecahan kertas Rp5.000 ditunjukkan seorang nasabah di Kantor BI wilayah Jatim, Surabaya, Senin (19/12).|Duta/wiwiek wulandari

Ketua PBNU Diabadikan di Pecahan Rp5.000

 

Gambar ketua PBNU 1956-1984 KH Idham Cholid di bagian depan uang pecahan kertas Rp5.000 ditunjukkan seorang nasabah di Kantor BI wilayah Jatim, Surabaya, Senin (19/12).|Duta/wiwiek wulandari

SURABAYA–Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur mendapat jatah uang baru 340 dus yang diperkirakan berisi Rp 100 miliar saat peluncuran pertama Senin (19/12). Uang tersebut segera didistribusikan ke bank-bank terutama Bank BUMN untuk tahap awal.

Seperti diketahui, BI resmi menerbitkan 11 uang pecahan baru tahun emisi (TE) 2016, Senin (19/12) kemarin. Total, ada 11 pecahan uang baru yang diterbitkan. Yakni, tujuh uang kertas dan empat lainnya adalah uang koin atau logam.

Menurut catatan Duta, sejak 71 tahun merdeka, baru pertama ini Indonesia mengeluarkan sejumlah uang baru secara serentak. Kesebelas mata uang baru ini memiliki ciri gambar sosok pahlawan, objek wisata, dan budaya tari dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, sebelas uang pecahan baru ini juga dijuliki uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terjadi perubahan gambar pada semua uang pecahan baru 2016 yang diluncurkan. Kecuali pecahan uang kertas Rp100 ribu tetap bergambar proklamator RI, Soekarno-Hatta, di bagian muka. Di baliknya ada gambar Tari Topeng Betawi serta pemandangan alam Raja Ampat dan bunga anggrek bulan.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 1956-1984 Dr KH Idham Chalid merupakan pahlawan nasional yang gambarnya diabadikan di bagian muka uang pecahan kertas Rp5.000. Di bagian uang kertas cokelat muda ini, ada gambar wisata Gunung Bromo dan budaya tari Gambyong.

Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Perwakilan Jawa Timur Hestu Wibowo menjelaskan, untuk pecahan uang kertas adalah Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan Rp1.000. Sedangkan untuk koin yakni Rp1.000, Rp500, Rp200 dan Rp100.

“Pertama, kami segera mendistribusikannya ke perbankan BUMN. Distribusi uang baru itu dibarengi dengan penarikan uang lama di perbankan tersebut. Kami akan bagi secara merata di setiap perbankan secara bertahap,” ujarnya di sela-sela peluncuran uang baru di Gedung BI Jatim kemarin.

Peluncuran uang baru juga dilakukan di Gedung BI Jakarta, langsung oleh Presiden Joko Widodo. Acara dihadiri Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menkebu Sri Mulyani.

Diluncurkannya uang baru itu tak lantas membuat uang pecahan  lama tak boleh digunakan. Hestu menyebut, pecahan uang lama yang masih beredar hingga saat ini tetap berlaku digunakan untuk bertransaksi sampai BI resmi mencabut izin edarnya.

“Dalam aturan BI, uang yang telah beredar masa berlakunya mencapai 30 tahun sejak masa penerbitannya. Jadi, uang pecahan lama  yang Anda pegang saat ini masih berlaku,” lanjut dia. Meski demikian, BI secara perlahan bakal menarik uang pecahan lama untuk digantikan dengan uang pecahan baru TE 2016.

Untuk mempercepat penarikan uang lama, BI juga membuka penukaran uang di setiap kantor perwakilan se-Indonesia. “Setiap warga yang ingin menukar uangnya bisa langsung datang ke BI. Dengan demikian, itu bakal mempercepat proses edar uang baru dan penarikan uang pecahan lama,” jelasnya.

Sementara untuk perubahan uang juga cukup drastis. Untuk uang kertas, pada sisi pertama ada gambar pahlawan nasional. Bedanya, di satu sisi lainnya dilengkapi dengan gambar tari tradisional. Hal itu disempurnakan dengan gambar pemandangan alam dan bunga khas Indonesia.

“Dimasukkannya gambar tari dan pemandangan alam ini sebagai wujud melestarikan budaya untuk membuat warga makin cinta dengan Indonesia. Ini sudah melalui disetujui oleh Presiden Jokowi serta oleh kalangan akademisi. Bahkan, oleh ahli waris pahlawan yang ada di gambar,” ujarnya.

Hestu juga mengaku proses pembuatan uang baru TE 2016 ini melalui alat yang canggih. “Kami menerapkan teknik cetak yang membuat gambar pahlawan bisa tembus baik dari belakang maupun depan. Dengan begitu, kami yakin pengedar uang palsu akan kesulitan menyamai uang baru ini,” terangnya. Dengan begitu, ia berharap peredaran uang baru ini juga sekaligus mempersempit ruang gerak uang palsu.

Polri juga menyambut baik desain uang baru yang dilengkapi 17 unsur pengaman ini. “Telah ada 17 item yang memperkuat pengamanan yang dilakukan BI dalam mencetak uang baru,” ungkap Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul, di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan (19/12).

Dari 17 item yang memperkuat pengamanan uang palsu, Martinus hanya menyebutkan dua item sebagai contoh. Yaitu warna dan tinta yang disembunyikan. “Misalnya soal warna, soal warna itu sama sekali berubah. Kemudian tinta yang disembunyikan, sekarang ada dua yang bisa dilihat hanya dengan sinar ultraviolet. Pencegahan terhadap pembuatan uang palsu ini bisa lebih terantisipasi,” jelasnya.

Redominasi Masih Jauh

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo ingin agar Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Rupiah bisa segera dituntaskan oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Sebab, adanya Undang-undang tersebut akan bisa menyederhanakan jumlah digit mata uang rupiah.

Terkait itu, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa RUU tersebut seharusnya sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. Tapi nyatanya, keinginan untuk menyelesaikan RUU tersebut belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Saya lihat lihat belum masuk (prolegnas 2017),” kata Jokowi ketika meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016 di Gedung BI, Jakarta, kemarn.

Dia menjelaskan, kalaupun nanti RUU tersebut selesai dibahas dan diundangkan menjadi sebuah regulasi baru. Pelaksanaan regulasinya itu akan membutuhkan waktu yang tidak pendek.

“Memang ini memerlukan waktu. Setelah masuk prolegnas dan diputuskan DPR butuh waktu yang tidak pendek, sekitar tujuh tahun untuk menuju pelaksanaannya. Jadi memerlukan waktu panjang kalau sudah diputuskan. Lah ini sekarang masuk prolegnas aja belum,” ujar Jokowi.

Agus sebelumnya mengatakan usai dilakukan redenominasi, penyesuaian harga, barang, dan jasa pun harus dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya agar daya beli masyarakat tidak berkurang.

“Jadi redominasi ini bukan sanering (Pemotongan nilai mata uang). Kita ada transisi minimal delapan tahun. Makanya dukungan Presiden penting. Kami terus koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyelesaian RUU tersebut,” ujar Agus. end, viv, dit

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry