SURABAYA | duta.co – Meski Mendikbud Muhadjir Effendy menjamin bahwa program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bukanlah Full Day School (FDS) dan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah (Madin), tetapi, bagi Nahdlatul Ulama, Lima Hari Sekolah (LHS) itu sama dengan FDS. NU bersama seluruh Banomnya menolak keras penerapan LHS tersebut.
Bahkan PWNU, dalam pertemuan dengan PCNU se Jatim di Kantor PWNU Jatim, Selasa (8/8/2017) mendesak agar PBNU segera mengusulkan ke Presiden Jokowi untuk mengganti Mendikbud Muhadjir Effendi. Alasannya kebijakan Permendikbud No 23 Tahun 2017 tetang 5 hari sekolah dinilai sangat meresahkan, khususnya pesantren-pesantren NU.
“Kita akan segera kirim surat ke PBNU isinya agar PBNU meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Mendikbud,” demikian disampaikan Wakil Rais PWNU Jatim KH Anwar Iskandar usai pertemuan.
Rapat itu sendiri diawali penjelasan Ketua PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah SH. Menurut Kiai Mutawakkil, jika Permendikbud itu dipaksakan untuk dilaksanakan, akan mematikan madrasah diniyah (madin) dan Ponpes.
“Padahal sumber kader Islam moderet itu ya di Ponpes dan Madin,” tegasnya.
Untuk itu, PWNU, lanjutnya, akan bersikap tegas menolak Permendikbud dan menginstruksikan seluruh PCNU untuk melakukan gerakan massif.
KH Anwar Iskandar menambahkan PWNU Jatim harus bersikap tegas, yakni mengamankan edaran PBNU yang sejak awal menolak Permendikbud . “Apalagi 13 Ormas lainnya juga menolak,” tegas Gus War, panggilan akrabnya.
Gus War menambahkan, kalau Permendikbud untuk penguatan pendidikan karakter (PPK), maka, pesantren yang ada selama ini adalah gudangnya pendidikan karakter. “Kalau sampai FDS dipaksakan, berapa banyak pesantren dan Madin yang akan mati,” tegasnya.(mha)
