JOMBANG | duta.co – Khilafah sebagai sistem politik tidak ada yang baku. Demikian ditegaskan Pakar Hukum dan Tata Negara, Profesor Dr Mahfud MD, dalam seminar ‘Aktualisasi Pemikiran KH Hasyim Asyari’ di Ponpes Tebuireng, Jombang, Minggu (28/1/2018).
“Tunjukkan! Kalau ada yang baku, saya mau ikut. Suruh ke sini orang-orangnya,” kata Mahfud MD usai menjadi narasumber dalam seminar tersebut.
Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjawab awak media, terkait materi yang disampaikannya dalam seminar yang banyak mengulas khilafah, terutama menolak khilafah sebagai sistem politik.
Menurutnya, istilah baku itu artinya sistemnya diajarkan secara resmi oleh Alquran dan sunah. “Kalau ada saya mau ikut,” tandasnya.
Mahfud mengatakan, khilafah saat ini banyak macamnya. Karena banyak itulah maka tidak ada yang baku. ” Setiap orang, setiap ulama buat sendiri-sendiri dan, itu sama benarnya,” terangnya.
Namun, terkait prinsip bernegara, sambung Mahfud MD, itu merupakan hal wajib. “Dalam Alquran juga ada kewajiban bernegara, tapi sistemnya terserah kepada masing-masing bangsa, sesuai situasi dan tempatnya,” jelasnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini kemudian memberi contoh, di dunia Islam sendiri sistem pemerintahannya berbeda-beda. “Ada yang memakai sistem mamlakah (kerajaan), ada yang memakai sistem emirat (keamiran), ada yang memakai sistem sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya,” jelasnya.
Dikaitkan dengan pemikiran KH Hasyim Asyari, Mahfud mengaku pendapatnya ini sejalan. Karena, sambung Mahfud MD, menurut KH Hasyim Asyari sendiri tidak ada sistem yang baku sesudah nabi. “Semua sistem pemerintahan itu produk ijtihad. Kalau istilah Tebuireng tadi, masalah khilafah itu masalah ijtihadiyan,” imbuh dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.
