JAKARTA | duta.co – Sikap aneh jaksa yang banding atas vonis Ahok terus jadi perdebatan. Jaksa dinilai berlebihan membela Ahok dan bukan kepentingan masyarakat secara umum mengingat Ahok sendiri sudah mencabut bandingnya.
Karena itu pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menyarankan jaksa penuntut umum (JPU) kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebaiknya segera menarik banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal itu lantaran pihak Ahok telah mencabut banding, sehingga banding yang diajukan JPU tak memiliki dasar legitimasi apa pun.
“Pertama mestinya jaksa harus segera menarik bandingnya. Karena dia tidak punya landasan moral atau legitimasi untuk mengajukan banding karena pihak terdakwa saja sudah menerima. Kedua adalah hukumannya lebih berat menerima, kok jaksa masih banding,” kata Mudzakir saat dihubungi Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, sikap jaksa yang terkesan ‘ngotot’ dalam mengajukan banding dianggap tidak memiliki dasar logika untuk meneruskan banding. “Seharusnya banding kalau tuntutannya lebih berat daripada hukumannya mungkin logika bandingnya masih ada. Dalam hal ini, jaksa sudah tidak punya alasan moral untuk banding,” tuturnya.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang banding putusan terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat ini, majelis hakim sidang banding telah dibentuk dan tinggal menunggu waktu persidangan digelar.
Humas Pengadilan Tinggi Jakarta, Johanes Suhadi mengatakan, meski pihak terdakwa telah mencabut banding, persidangan akan tetap digelar karena jaksa belum mencabut memori banding.
Lima hakim perkara banding Ahok yang telah ditunjuk antara lain Imam Sungudi selaku ketua majelis hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel D. Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak selaku hakim anggota. Suhadi menambahkan, pengadilan tinggi belum bisa menetukan waktu persidangan karena mereka perlu memeriksa berkas Ahok. okz
