BATU | duta.co– Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kota Batu memberikan waktu 15 hari kepada warga Desa Junggo Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk membongkar sendiri bangunan rumah semi permanen. Pasalnya rumah setengah jadi yang dibagun warga tersebut diduga belum mengantongi izin.
“Kata pihak Satpol PP mereka akan memberi waktu 15 hari bagi warga untuk membongkar bangunan-bangunan ini. Jika tidak Satpol PP akan membongkar sendiri. Waktu itu diperingatkan tanggal 13 Maret 2017 lalu, berarti pembongkarannya hari ini,” kata Supanji salah seorang perwakilan warga,” kepada Harian Duta kemarin, Selasa (28/17).
Satpol PP Kota Batu telah memasang memasang police line di tanah seluas 83,5 meter. Di tanah tersebut ada 27 bangunan semi permanen dan rumah-rumah warga yang belum jadi dan terancam akan dibongkar petugas Satpol PP jika batas waktu yang belum di tentukan tidak dipatuhi .
Dalam surat peringatan yang di berikan kepada warga Satpol PP memberi peringatan karena bangunan tersebut didirikan tanpa ijin. Warga, beranggapan status kepemilikan tanah tersebut belum jelas. Sebelumnya, tanah tersebut merupakan milik PT Bukit Selecta Mas, namun Hak Guna Bangunan tersebut sudah habis 9 Juni 2010 ,” Sesuai peraturan seharusnya kembali ke milik negara,” tegasnya.
Panji beberapa kali pernah mengajukan permohonan negosiasi dengan Badan Pertahanan Nasional ( BPN) untuk membagikan tanah tersebut kepada warga. Setiap kapling di hargai Rp 10 Juta. Kini warga diresahkan dengan peringatan Satpol PP, yang menurut keterangan Panji, Satpol PP mendapatkan perintah dari PT Bukit Selecta Mas. Itulah yang meresahkan warga.
“Kami warga minta kejelasannya, ini tanah milik siapa mohon kami diberi kejelasan. Milik Selecta mas atau negara? Harapannya warga bisa menempati tanah ini, karena sebagian dari mereka tidak punya tanah ataupun rumah. Namun kalau belum jelas status tanah ini ya kami bingung,” Tukasnya ( rio)
