Oleh: Suparto Wijoyo*
TIDAK ada pemain peran yang memiliki keluasan panggung bermain sandiwara melebihi dari pemegang otoritas publiknya. Semua perangkat kelembagaan maupun kemasyarakatan memasrahkan diri dalam sandaran kursi kuasanya. Setiap jengkal ruang khalayak menyediakan diri penuh penghambaan sambil mempersilahkan agar “yang dipertuan” mengagung-agungkan diri. Sak karepmu. Atau ndoro kanjeng boleh memoles raganya penuh dengan wadag yang nelongso di mata hamba sahayanya. Tidak perlu protokoler ataupun cucuk lampah untuk mengenakan apapun yang disukai. Boleh memelaskan diri dengan membuang uniform baju kebesaran, sepatu, perahu, bahkan sandalnya dipilih yang sebagaimana umumnya, guna berperan menjadi pengelana tanpa alas kaki.
Silakan dipotret dan diviralkan untuk konsumsi media massa yang mampu mengunggahkan simpati bolo dewo. Laku ini dapat diberi dalil yang diimajinasikan kepada tindakan Nabi Musa as (1527-1407 SM), yang sebelum memangku mandat lanjutan dari Tuhan, harus menapaki bentang Gurun Sinai dengan melepaskan terompahnya, karena “penyerahan firman” itu berlangsung di areal yang suci. Melepas sepatu adalah bagian dari tirakat menjemput kuasa untuk periode berikutnya sepercontohan teladan dari kemampuan Nabi Musa As “menyibak lautan” untuk menyeberangkan umatnya.
Jangan-jangan mimpi juga sedang disulam seperlakuan dengan Sang Raja Balkh, pemangku kekuasaan paling terhormat di teritorialnya yang beristana megah tanpa dapat dilukiskan. Nyaris kanfas para pelukis terkorek lusuh di kala menatap keanggunan Istana Raja Balkh, Ibrahim bin Adham. Namun Ibrahim bin Adham yang wafat tahun 782 M ini memiliki keterpanggilan batin untuk berkelana dengan melapas alas kakinya untuk menepi menjadi manusia biasa yang nyiwak (menyingkirkan) sahwat kekuasaan. Dia lempar kemegahan kerajaan dengan mengenakan jubah robek penuh tambalan. Pilihan hidup “Pangeran Balkh” ini sangat menakjubkan. Air, pohon dan ikan berebut menyodorkan baktinya.
Ngladeni orang alim, wali Allah seperti Ibrahim bin Adham tidak terbatas pada orang perorang tetapi angin, awan-tanah dan hujan berebut membaktikan dirinya. Para pecinta kisah-kisah sufi tentu sangat mafhum bagaimana Ibrahim bin Adham sewaktu hendak menambal jubahnya yang terobek di tepian sungai Tigris, tiba-tiba jarumnya terjatuh ke sungai yang mengalir deras. Orang yang menyaksikan terus bergumam merasa sedih dan membatin: nasib apa yang dialami oleh Ibrahim bin Adham, dari penguasa nomor satu dalam imperium besarnya, kini terlunta dalam perjalanan dengan busana jubah penuh tambalan, dan jarumnya pun tidak sudi bersahabat dengannya.
Tuhan benar-benar mencabut semua nikmatnya. Begitu pikir awam yang melihat dengan kasat mata jasadnya, tetapi “kelam ruhaninya”. Simaklah apa yang kemudian terjadi. Ibrahim bin Adham cukup mengucap lirih dengan penuh iman, “kembalikan jarumku”. Sontak berpuluh-puluh ikan datang menyodorkan jarum emas untuk dipersembahkan kepada sang maulana yang suci ini. Dia mengulang ungkapannya, kembalikan jarumku: seekor ikan anakan melompat mendekat sambil menyerahkan jarum milik “pangeran pengelana tanpa alas kaki” ini. Subhanallah.
Ibrahim bin Adham mencapai puncak kewalian ini dengan kesungguhan tanpa perlu “membawa-bawa media” agar tindakannya menarik perhatian. Bandingkan dengan video penguasa yang marah-marah di kantor pemerintahan kelas atas maupun level kecamatan yang “dipasarkan” dan saya paham: pemilih macam apa yang “memborongnya”. Era abad ke-8 saat itu, medsos bukan tidak ada, tetapi tidak digunakan, dan pastinya ditampik oleh Sang Sufi untuk meraih posisi kembali ke Istana. Sementara itu di abad milenial ini terjadi sebaliknya.
Kekuasaan digondeli untuk diperebutkan dengan mekanisme pemilu yang digelar tanpa jemu. Pilkada-Pilpres dijadikan ajang untuk pamer cara-cara memperebutkan kekuasaan, bukan untuk menggembalakan rakyat dalam rezim kepemimpinan. Semua yang dipertontonkan adalah gelegak berkuasa, bukan gairah untuk memimpin: yang diselenggarakan kemudian adalah pentas sosok penguasa-penguasa, bukan pemimpin-pemimpin, yang ada adalah kasir-kasir, bukan bendahara-bendahara, yang tampak adalah kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga.
Negara pun dianggap sekadar urusan perkasiran, bukan perbendaharaan, sekadar urusan “transaksi-transaksi, investasi-investasi untuk dijual-jual kembali, dilego-lego lagi, urusan penanamam modal sampai modol-modol (terburai), utang terus ditumpuk agar kekuasaannya tidak tergerus.
Masa kampanye dijadwalkan. Janji-janji membanjiri setiap “lorong gang-gang”, sesempit apa pun. Mulut jurkam terbuka menganga menjulurkan lidah memuntahkan “air liur yang mendatangkan gempita”. Inilah visi-misi yang dinormakan oleh hukum pemilu untuk mengentas nasib rakyat agar munggah drajat.
Kaos oblong, baju bercorak, sandal jepit, sampai mobil listrik disemat dengan retorika: tanpa utang, no impor, semua barang harganya murah, listrik, air dan BBM diomongkan “terjangkau” sampeyan semuanya. Jangan ragu pilih saya agar kemiskinan lenyap. Begitu terus diulang sampai rakyat “meneguk penuh semangat” bahwa dialah yang layak ngangkangi singgasana. Orangnya sederhana, polos dan kelihatan amanah. Dialah yang hendak mengentas kemiskinan rakyat.
Sadarilah bahwa seluruh calon penguasa itu sejatinya amatlah miskin karena dia meminta-minta, “pemulung suara”. Bagaimana dia mengentas kemiskinan, sementara dia sendiri berjiwa sangat miskin. Meminta suara untuk dipintal dengan tebusan karung goni janji.
Dalam situasi demikian, rakyat tentu menyaringkan hati, mengendapkan pikir, siapa yang harus dipilih sebagai pemimpin, bukan sekadar penguasa yang lihai bertelenovela. Dengan segala sumber daya kekuasaan yang ada di tangannya, kepalannya saja bisa diunggah tanda “dia sangat perkasa”, hingga mampu bermain sandiwara, jadi tokoh apa saja. Kini saya teringat buku Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980/2017). Ya … Negara Teater.
*Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
