Wabup Sintang: Dewan Dayak Mengira KH Tengku Sekjen FPI
PONTIANAK – Menyusul penolakan terhadap Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain oleh Dewan Adat Dayak (DAD), sejumlah komponen di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menggelar pertemuan. Hasilnya, masyarakat Dayak ternyata ‘salah orang’ karena mengira Ustad Tengku adalah Sekjen Front Pembela Islam (FPI).
Wakil Bupati Sintang Askiman menuturkan, kejadian di Bandara Susilo Sintang, Kalbar, merupakan gerakan spontanitas dan bukan terencana. “Ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman informasi yang didapat oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan pemikiran yang kurang mengenakkan,” katanya di Sintang, Jumat (13/1/2017).
Sebelumnya, pada Kamis (12/1) sekitar pukul 09.00 WIB, telah terjadwal pelantikan Ketua Dewan Adad Dayak Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaannya, semua panitia dan pengurus menunggu kedatangan Gubernur Kalbar Cornelis sebagai ketua Majelis Adat Dayak Nasional. Kemudian sejumah panitia melakukan penjemputan ke Bandara Susilo Sintang.
“Ternyata sampai di bandara baru diketahui bahwa gubernur tidak jadi datang, karena ada kegiatan kedinasan lain,” katanya.
Sesampai di bandara, lanjut Askiman, mereka mendapatkan informasi ada Sekjen FPI yang datang ke Sintang. Sehingga mereka secara spontan mengumpulkan massa untuk melakukan penolakan. Mereka meyakini bahwa Tengku Zulkarnain adalah sekjen FPI.
Karena itu, secara spontan mereka masuk dari terminal kedatangan bandara, langsung mendekati pintu pesawat, dan berorasi menolak kedatangan Zulkarnain, yang akan mengikuti tabligh akbar di Kota Sintang, Sekadau, Sanggau serta Melawi.
Penolakan tersebut membuat Tengku Zulkarnain tidak bisa turun dari pesawat dan bablas ke Pontianak serta membatalkan kegiatan ceramah hari itu. Karena itu, kata Askiman, setelah dilakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), para tokoh FKUB pun sepakat mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang lahir tanpa paksaan (lihat tabel halaman 1).
“Kita harapkan, adanya kesadaran dari semua pihak untuk konsisten menjaga kelangsungan hidup Kabupaten Sintang ini yang penuh damai, harmonis dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Tidak terusik oleh kepentingan kelompok lain yang akan memecah-belah Kota Sintang ini,” kata Wakil Bupati Sintang Askiman.
Disesalkan Masuk Apron
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan menyayangkan terjadinya penerobosan massa pemuda Dayak bersenjata tajam masuk ke wilayah apron Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) lalu. Ini terkait insiden penolakan kedatangan WasekjenMUI Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang.
“Sangat disesalkan sampai mereka bisa masuk, jelas dengan adanya massa yang demikian apalagi bersenjata tajam seharusnya petugas bersama aparat bisa menghentikan mereka,” katanya.
Ia menyadari kesulitan pengamanan di bandara, khususnya bandara-bandara kecil adalah kekurangan personel. Apalagi saat insiden berlangsung jumlah massa 30-an akan sulit di lapangan.
Pihaknya pun mengakui belum mendapatkan laporan terkait insiden tersebut dari pihak Bandara Susilo di Sintang. Laporan yang ia dapatkan baru dari media, di mana terjadi insiden massa yang masuk dengan bersenjata tajam.
“Sebenarnya aturan di Kemenhub sudah jelas, penjemput umum tidak boleh masuk karena itu wilayah vital,” katanya. Walaupun ia mengakui bila menyambut tamu khusus seperti Gubernur boleh saja, tapi tidak boleh masuk menggunakan senjata tajam.
Aparat pun yang membawa senjata tajam atau senjata api harus dititipkan kepada petugas bandara. Ia mengatkan ini yang perlu ditanyakan ke pengelola Bandara Susilo di Sintang soal insiden Kamis pagi itu.
Tengku ke Sintang Lagi
Meski sempat dihadang masyarakat Dayak, Wasekjen MUI Tengku Zulkarain akan kembali lagi ke Sintang, Kalimantan Barat. Dia menunggu jadwal keberangkatan dari Bupati Sintang yang mengundangnya.
Apa tidak khawatir dicegat dan diusir lagi? “Tadi saya dihubungi Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Kalimantan Barat, mereka menjamin tak ada apa-apa kalau saya datang lagi besok,” ujar Ustad Tengku saat dihubungi, Kamis (12/1/2017) malam.
Ustad Tengku menyayangkan sikap kelompok yang menolaknya, terutama karena tak memberi kesempatan berdialog. “Kalau mau saya kan bisa jelaskan, saya MUI bukan FPI, kan saya datang mau ceramah. Ini belum diberi kesempatan, saya diserbu,” tuturnya.
Menurut pemuda Dayak yang menghadang Tengku, mereka mencegat dan mengusir Tengku karena sang Ustad disebut pernah menyebut Suku Daya kafir dan tidak akan masuk surga. Bahkan, Suku Dayak tidak lebih baik dari binatang.
Namun, Ustad Tengku telah membantah tuduhan itu. “Buktikan di mana saya mengucapkan hal itu. Saya tidak ada urusan dengan Dayak,” katanya. Namun, Tengku mengakui pernah baca di Medsos bahwa dia disebut menghina suku Dayak, tapi itu adalah hoax.
Jika memang dia pernah menghina Suku Dayak di Facebook, Kiai Tengku mengaku tak punya akun Facebook. “Kalau di Twitter, kan tinggal screenshoot saja. Kalau ceramah, misalnya, saya bilang Dayak begini, begini, begitu, seingat saya, saya ngomong Dayak pun enggak pernah. Apa urusannya saya dengan Dayak? Wong saya orang Medan, saya tinggal di Jakarta,” paparnya panjang lebar.
“Kalau ada buktinya tangkap saja saya, lapor polisi. Buktinya mana, tolong jangan katanya, katanya, kan tak elegan,” lanjut Tengku.
Soal kapan dia akan kembali ke Sintang, Ustad Tengku mengaku diundang oleh bupati Sintang. Sang bupati sudah berdiskusi dengan kepolisian, terkait situasi keamanan. “Belum tahu kapan berangkat, mereka yang beli tiket. Kalau pun tak ada (pengamanan) ya, itu risiko pendakwah, saya biasa dakwah ke mana-mana sendiri,” ujarnya. ful, rol, emo
Pernyataan sikap FKUB Kab Sintang:
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sangat mendambakan kehidupan Kabupaten Sintang yang sudah terjalin dengan baik dan harmonis, untuk tetap dapat dipertahankan. Kami menyadari bahwa Kabupaten Sintang terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, etnis dan agama.
Sangat menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu, kami tidak ingin kehidupan yang sudah tenteram, damai dan penuh kekeluargaan, dirusak oleh pihak-pihak yang bisa memecah- belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Kami tidak menolak kehadiran lembaga atau kapasitas seseorang sebagai tokoh agama. Tapi sesungguhnya yang kami tolak adalah paham radikal seseorang atau kelompok tertentu, yang dapat memecah-belah hubungan antarumat beragama. Serta tidak menerjemahkan kitab suci agama lain, yang akan menyesatkan kepercayaan orang lain.
