JAKARTA | duta.co – Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan pedas bagi warga Indonesia yang memilih untuk bergabung dan berjuang bersama ISIS di luar negeri. Ryamizard menyarankan agar mereka tidak usah pulang.
Jika sudah memilih hengkang dari negara Indonesia untuk bergabung dengan ISIS baik di Irak, Suriah, maupun Marawi, menurut Rymizard, tidak usah pulang ke tanah air. “Enggak usah balik lagi,” ujarnya tegas usai bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/7).
“Ngerepotin. Daripada ngerepotin, biar saja di sana.”
Sebelumnya, dilaporkan akhir pekan lalu Kementerian Luar Negeri menerima laporan keberadaan 17 WNI yang semula telah bergabung dengan ISIS hampir dua tahun kini telah kabur. Mereka kini berada di kamp pengungsi di Suriah.
Kemlu RI pun memerintahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus, Suriah, untuk memantau, menganalisis, dan mengevakuasi 17 WNI itu dari kamp pengungsian. Para WNI itu mengaku tertipu sehingga mau bergabung dengan ISIS di sana.
Menanggapi hal itu, Ryamizard mengatakan, “Itu alasan klasik. Enggak usah kemari [kembali ke Indonesia]. Kalau mau berjuang, berjuang saja di sana.”
Direktur Perlindungan WNI di Kemenlu, Lalu M Iqbal, pada akhir pekan lalu mengatakan pihaknya melakukan assesment terhadap 17 WNI tersebut. Nantinya, kata Lalu, setelah dievakuasi para WNI tersebut harus menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melihat potensi bahaya jika mereka kembali ke Indonesia.
Apakah keputusan para warga tersebut bermigrasi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS telah menghilangkan kewarganegaraan Indonesia masing-masing?
“Itu [status kewarganegaraan] harus merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2006,” kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno dalam perbincangan lewat telepon, Senin (17/7).
Penelitian Individu
Agung mengatakan, perwakilan Indonesia di luar negeri akan melakukan wawancara dan penelitian tentang individu dimaksud. Nantinya, sambung Agung, laporan dari para petugas tersebut akan dilaporkan ke Jakarta termasuk ke Kemkumham.
“Nanti akan dicari tahu motif, maksud, dan tujuan [dari orang bersangkutan],” kata Agung. Selain itu, lanjut Agung, dalam hal kaitannya dengan ancaman terorisme, perwakilan Indonesia di luar negeri pun berkoordinasi dengan pemerintah negara setempat.
Agung mengatakan, berdasarkan Pasal 23 UU 12/2006, di antara alasan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia antara lain akibat mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk militer asing tanpa izin Presiden RI, masuk ke dalam dinas di negara lain, atau memiliki paspor dari negara lain.
Lantas, bagaimana ketika dari 17 WNI tersebut ternyata sudah tak lagi memiliki paspor Indonesia atau seperti yang pernah viral di internet yaitu aktivitas WNI bergabung ke ISIS dan membakar paspor mereka?
Agung menerangkan, absennya paspor dari pegangan seorang WNI di luar negeri tak lantas menghilangkan kewarganegaraannya. Selain merujuk pada UU 12/2006, terkait paspor, sambung Agung telah diatur dalam UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Selain perlu diketahui motif dan tujuan, yang nanti kemudian diputuskan di Jakarta, warga yang tak lagi memegang paspornya saat di luar negeri bisa mengurus dokumen perjalanan tersebut dengan beberapa tahap.
Salah satunya, ketika paspor tersebut diklaim hilang, ia harus membawa laporan kronologis dari otoritas setempat. Nantinya, sambung Agung, keputusan akan diterbitkan paspor baru atau surat perjalanan laksana paspor (SPLP) akan berdasarkan hasil penelitian mendalam.
“Kalau ada unsur kesengajaan pidana, bisa tak diberikan paspor untuk periode tertentu. Apabila ada indikasi telribat dalam kegiatan kriminalisme atau terorisme, tentu pula harus merefer pada pimpinan perwakilan yaitu duta besar, koordinasi otoritas setempat, dan juga dari Jakarta (pemerintah pusat RI)
Sakit-Sakitan
Kini, ke-17 WNI yang sebelumnya berada di wilayah kelompok ISIS masih berada di sebuah kamp Suriah. Mereka menyatakan, banyak dari mereka yang sakit-sakitan dan mereka “ingin kembali ke Indonesia.”
Melalui bantuan petugas Kamp Ain Issa di Suriah, Omar Allouche, yang merekam suara mereka, salah seorang dari WNI yang menyebut bernama Dilfansyah Rahmani, mengatakan kondisi mereka sakit-sakitan.
“Kami 17 orang ingin bersama-sama kembali ke Indonesia. Kami berharap bantuan dari pemerintah Indonesia untuk membantu kami keluar dari Suriah dengan aman,” kata Dilfansyah.
Dilfansyah termasuk di antara 12 perempuan lainnya berada di kamp tersebut dan belum bertemu dengan anggota keluarga laki yang berada di Kota Kobane, Suriah utara.
“Bersama yang laki-laki, lima orang di Kobane, insya Allah kami berharap mereka dapat keluar dari penjara Kobane dan kami semua bersama-sama kembali ke Indonesia.”
“Kami belum bisa bertemu dengan keluarga kami (yang laki-laki)…, kami belum tahu kabarnya, kondisi kami di sini juga banyak yang sakit sakitan, uang semakin menipis,” tambahnya.
Omar Allouche sendiri mengatakan kepada BBC Indonesia, 12 WNI yang terdiri atas perempuan dan anak-anak itu telah berada di kamp tersebut selama 10 hari.
Dibohongi ISIS
Dalam wawancara dengan wartawan kantor berita Agence France Presse, di kamp tersebut pekan lalu, salah seorang WNI, Nur, mengatakan propaganda ISIS semuanya bohong.
“Semua bohong … ketika kami memasuki wilayah ISIS, masuk ke negara mereka, yang kami lihat sangat berbeda dengan apa yang mereka katakan di internet,” kata Nur di kamp di Ain Issa, sekitar 50 kilometer di utara Raqqa, ibu kota de facto “kekhalifahan” versi ISIS.
Nur bersama ribuan orang lainnya meninggalkan Raqqa yang digempur oleh pasukan pemerintah Suriah dengan bantuan militer Amerika Serikat (AS).
WNI lain seperti dikutip kantor berita Prancis itu, Leefa (38), mengatakan ia memutuskan meninggalkan Indonesia dengan harapan bisa “menikmati hidup yang sebenarnya sebagai muslim sejati di bawah kekuasaan daulah Islamiyah”.
“Saya punya masalah kesehatan. Saya perlu operasi di bagian leher dan biayanya sangat mahal di Indonesia. Tapi di daerah ISIS semuanya gratis,” kata Leefa. Namun di Raqqa, operasi tidak gratis dan biayanya mahal dan Leefa tak bisa menjalani operasi.
Entah bagaimana mereka berada di sana atau datang ke sana. Dalam rangka apa selama ini mereka berada di sana, tidak dijelaskan dengan lebih rinci.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Minggu (18/6/2017), mengatakan, telah mengetahui keberadaan WNI itu dan berkoordinasi untuk upaya pemulangan.
“KBRI sedang melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat keamanan di kamp pengungsi tersebut, terkait upaya pemulangan,” kata Arrmanatha. cnn, bbc, ajz
