KEDIRI | duta.co – Terkait rencana penataan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) biasa berjualan saat acara Car Free Day (CFD) di Kawasan Simpang Lima Gumul oleh Pemerintah Kabupaten Kediri menuai ketidaksepakatan.
Puluhan pedagang mewakili sekitar 600 pedagang lainnya, berkumpul di Kawasan Taman Hijau SLG, Rabu (14/3), untuk menuntut kejelasan tidak diperbolehkannya berjualan pada lokasi tersebut.
Dihadapan para perwakilan pedagang, Kabag Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kediri, D. Sampurno menjelaskan atas rencana penataan digolongkan menjadi 2 barang dagangan. “Pedagang kuliner akan dipindahkan ke Pasar Tugu, sementara pedagang non kuliner akan tetap di Taman Hijau SLG,” jelasnya
Alasan lain, ditambahkan Sampurno, penataan ulang ini supaya tertib,mengingat Kawasan SLG merupakan bagian Destinasi Wisata Kabupaten Kediri.
“Bahwa SLG ini kan menjadi destinasi wisata, pastinya kondisinya harus bersih dan steril. Makanya kami tata sesuai dengan jenis yang diperdagangkan,” katanya.
Atas penataan ini, mendapat protes dari perwakilan pedagang telur, Farid (30) mewakili PKL. Saat pelarangan jualan diawali minggu lalu, pihak Pemerintah Kabupaten Kediri dianggap arogan hanya demi memisahkan pedagang kuliner dan non kuliner.
“Dari pemerintah sendiri, kalau buat keputusan dan kebijakan jangan semena – mena dan terkesan arogan. Kami di sini itu hanya cari sesuap nasi. Kami tidak buat kerusuhan, kenapa ditertibkan?,” katanya.
Dirina bersama pedagang lainnya, mengaku keberatan dengan adanya pemisahan tersebut. Apalagi pemisahan dan pemindahan sebagian PKL tanpa alasan yang jelas dan mendasar.
“Kalau dipindah dan ditata semua sebenarnya kami setuju. Namun jangan dipilah – pilah seperti ini. Yang pasti ini justru akan menimbulkan kecemburuan sosial antar PKL dan tidak rukun lagi,” katanya. Karena tidak ada titik temu, akhirnya digelar mediasi dengan mengajak perwakilan pedagang disaksikan pihak Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Hingga berita ini ditulis, pertemuan digelar lesehan di Kawasan Terminal SLG belum ada titik temu. Namun para pedagang berharap, pihak pemerintah kabupaten untuk memberikan toleransi bila berniat melakukan penataan. (ian/nng)
