SURABAYA | duta.co – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan Full Day School (FDS) dengan waktu belajar lima hari selama seminggu tampaknya sulit terwujud di Jatim. Pasalnya, ormas terbesar di Jatim yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemprov Jatim sepakat untuk menolak atau meminta ditinjau ulang sebelum diterapkan di Jatim.
Wakil Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengatakan bahwa PBNU melalui Sekjen PBNU Lukman Edy secara resmi sudah mengirim surat keberatan kepada pemerintah pusat terkait rencana pelaksanaan Full Day School lembaga pendidikan dasar dan menengah. Alasannya, kebijakan tersebut dapat mengancam TPQ dan madrasah diniyah (Madin) yang jumlahnya puluhan ribu, sehingga dapat menambah pengangguran baru.
“Kebanyakan mereka (TPQ dan Madin) yang terdampak itu bukan orang lain. Apalagi selama ini penguatan pendidikan karakter sudah dilakukan penguatan dengan cukup baik,” terang pemangku Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya saat dikonfirmasi di Surabaya Jum’at (16/6) malam.
Ia juga mengakui wacana Full Day School itu sebenarnya sudah hampir setahun lalu dan banyak mendapat penolakan dari ormas-ormas atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan Gubernur Jatim Soekarwo merasa sangat terpukul dengan rencana tersebut karena Pemprov Jatim sudah berani mengalokasikan APBD untuk membantu madrasah diniyah (Madin) melalui Bosda Madin.
“Makanya PWNU dan Pemprov Jatim dalam waktu dekat akan mengirim surat ke pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk menolak pemberlakuan Fulla Day School di Jatim,” tutur kiai Miftachul Akhyar.
Tidak menutup kemungkinan PWNU Jatim akan melakukan boikot atau apalah istilahnya jika pemerintah ngotot memberlakukan kebijakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. “Kami berharap pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan menerima aspirasi dari NU supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” harap mantan rais syuriah PWNU Jatim.
Senada Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah menegaskan bahwa realitas keberadaan lembaga pendidikan swasta itu sangat membantu pemerintah agar anak-anak muda bisa mengenyam bangku sekolah. Mengingat lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah jumlahnya masih kurang memadai.
“Kami berharap pemerintah aspiratif. Langkah yang akan ditempuh PWNU Jatim membuat surat resmi kepada pemerintah pusat dan kami berharap Pemprov Jatim juga menolak keputusan Mendikbud sebagai aspirasi mayoritas rakyat Jatim terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan,” tegas pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
Keputusan resmi PWNU Jatim menolak Full Day School, lanjut kiai Mutawakkil, akan diumumkan Minggu (18/6) besok bersamaan dengan kegiatan Buka Bersama antara pengurus PBNU, PWNU Jatim dan PCNU se Jatim di Kantor PWNU Jatim. “Kalau mau tahu keputusan resmi PWNU Jatim, hadir saja pada Minggu besok,” pintanya.
Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengaku sudah memanggil Kadiknas dan Kabiro Hukum Jatim untuk menunda dulu rencana Full Day School yang saat ini ramai dibicarakan (debatebel) di media sosial atau media-media yang lain. “Kami akan mencari rumusan yang terbaik bagi masyarakat Jatim. Karena itu tunda dulu pelaksanaan Full Day School di Jatim,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Dalam waktu dekat, lanjut Pakde Karwo, pihaknya juga akan berkirim surat ke Kemendikbud dan Presiden RI meminta supaya pelaksanaan Full Day School di Jatim ditunda terlebih dulu sebelum pemerintah mengajak seluruh stake holder untuk dialog merumuskan rumusan yang terbaik.
“Jatim itu memiliki kearifan lokal berupa madrasah diniyah salafiyah dan sejak 2006 menjadi program Pemprov Jatim melalui Bosda Madin hingga sekarang. Kalau tidak ada itu maka basic moral spiritual masyarakat Jatim yang kuat akan hilang. Ini khas Jatim yang harus dipertahankan karena bisa membuat Jatim tenang dan rahmatan lil alamain bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain,” beber Pakde Karwo.
Terkait adanya beberapa kepala daerah di Jatim yang mendukung program Full Day School, Gubernur Jatim dalam waktu dekat juga akan membuat Surat Edaran kepada Bupati/Wali Kota di Jatim untuk menunda dulu pelaksanaan Full Day School di daerahnya masing-masing sebelum ada rumusan terbaik dari pemerintah.
“Kita ini negara demokrasi sehingga pemerintah harus membuka ruang publik untuk dialog. Mereka yang mendukung Full Day School dan mereka yang khawatir Madrasah Diniyah Salafiyah mati karena pemberlakuan Full Day School harus diajak dialog untuk mencari rumusan yang terbaik,” pungkas Pakde Karwo. (ud)
