SURABAYA-duta.co|Permintaan 24 kiai pengasuh ponpes NU di Jatim ke Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar, agar para kiai dilibatkan dalam proses pencalonan gubernur Jatim 2018, diprediksi bakal ditolak langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Prediksi ini tidak main-main. Karena datang langsung dari mantan Sekretaris DPW PKB Jatim Drs KH Fuad Anwar MSi.
“ Kalau surat itu benar adanya, maka prediksi saya Muhaimian tak akan mengabulkan permintaan kiai-kiai, karena dia merasa besar,” tegasnya kepada DUTA Senin (22/5) kemarin.
Yang disurati Halim Iskandar, Ketua DPW PKB Jatim?
Pengasuh Ponpes Al Qodiry, Wage Taman ini menjelaskan, Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar walaupun kakak Muhaimin tetap saja sebagai pelaksana, sementara policy ada di tangan DPP PKB dalam hal ini Muhaimin Iskandar.
“Halim itu cuma pelaksana, yang punya mau itu ya DPP,” tegas Kiai Fuad.
Matan Ketua Umum PP Pagar Nusa ini menambahkan, baik PKB maupun 24 kiai khos mempunyai konsekwensi logis, terhadap jawaban apapun yang akan diberikan oleh DPW ataupun DPP PKB. Artinya, kalau keinginan para kiai dilibatkan dalam proses penentuan cagub diiyakan akan mempunyai konsekwensi, baik kepada PKB Jatim pada khususnya maupun ke DPP PKB, demikian para kiai juga mempunyai konsekwensi logis.
Tapi, kiai Fuad kembali menegaskan, andaikan permintaan itu diloloskan, PKB akan mendapat sokongan penuh para kiai, tapi tetap saja Muhaimin tidak akan mau.
“Muhaimin itu punya perhitungan sendiri, dan dia sudah tahu resiko dan cara antisipasi dari penolakan itu,” tambahnya.
Lantas apa kemauan Muhaimin? Menjawab pertanyaan itu, Fuad tanpa tedeng aling aling menyebutkan, Muhaimin ingin menjadikan kakaknya Halim Iskandar sebagai gubernur Jatim. “Keinginan Muhaimin ingin menjadikan Halim sebagai gubernur Jatim,” tegasnya.
Fuad tidak mengenyampingkan bahwa ada cagub tertentu yang ingin masuk melalui PKB menggantikan posisi Halim. “Walaupun surat itu hanya ingin dilibatkan dalam proses pencalonan gubernur, tapi arahnya ingin menasukkan cagub lain selain Halim,” tegasnya.
Sekretaris DPW PKB Jatim Badrut Tamam saat dikonfirmasi DUTA kemarin menolak pemberikan penjelasan. “Maaf saya lagi mimpin rapat antara DPC PKB se Jatim dan DPW,” ucapnya singkat.
Seperti diketahui sedikitnya 24 kiai di Jatim mengirimkan surat ke Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar.
Dalam bocoran surat yang beredar di medsos disebutkan, para kiai yang menandatangani surat surat ke PKB itu adalah KH Zainudin Jazuli (Al Falah Ploso Mojo Kediri), KH Anwar Mansur (Lirboyo Kediri), KH Nurul Huda Jazuli (Ploso Mojo Kediri).
Selanjutnya KH Miftahul Akhyar (Miftahussunnah Surabaya), KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri Pasuruan), KH Agus Ali Masyhuri (Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo), KH Anwar Iskandar (PP Al Amien Ngasinan Kediri), KH Mutawakkil Alallah ( Zainul Hasan Genggong Probolinggo), KH Fuad Nur Hasan (Sidogiri Pasuruan), KH Jazuli (Ploso Mojo Kediri), KH Kholil As’ad Syamsul Arifin (Walisongo Situbondo), KH Idris Hamid (Salafiyah Syafiiyah Pasuruan), KH Abdullah Kafabihi Mahrus Ali (Lirboyo Kediri), KH Ubaidillah Abdullah Faqih FAQIH (Langitan Lamongan).
Dari Madura yang menandatangani adalah KH Syaifudin Wahid (Darul Ulum Garsempal Sampang), KH Ja’far Yusuf (Darul Ulum Garsempal Sampang), KH Mahrus (Al Ihsan Jrengoan Sampang), KH Nuruddin A Rahman ( Al Hikam Bangkalan), KH Mudassir Badruddin Pamekasan, KHR Fahrillah Aschal ( Syaikhona Kholil Demangan Bangkalan).
Selanjutnya, KH Mujib Imron (Al Yasini Areng-areng Pasuruan), KH Zahrul Azhar (Darul Ulum Jombang), KH Sholahul Aam (Tambak Beras Jombang dan KH ahmad Zaki Chadik .
Surat para kiai itu sedikitnya ada lima poin. Kelima poin itu antara lain belajar dari pengalaman Pemilukada serentak beberapa tahun terakhir ini, diperlukan kebersamaan dan kekompakan demi kemaslahatan ummat. Para pendiri NU bisa begitu kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan di masa lalu karena kekompakan dan kebersamaan itu. Selain karena ikhtiar, ilmu, dan doa sebagai senjata utama.
Kedua, mengikuti tradisi para pendiri NU, kiai dan pengasuh ponpes selalu menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan organisasi maupun politik. Setidaknya dilibatkan dalam musyawarah dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga betul-betul membawa aspirasi NU maupun masyarakat luas.
Ketiga, keterlibatan para kiai tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan NU, khususnya terkait dengan pemilukada Jatim mendatang. Para kiai dan pengasuh pondok pesantren tidak ingin pengalaman pemilukada yang lalu terulang karena tidak adanya kekompakan dan kebersamaan dalam perjuangan politik, saling ingin menang sendiri, sehingga mengakibatkan perpecahan di lingkungan NU yang butuh waktu panjang untuk menyatukannya kembali.
Keempat sebagai tempat kelahiran NU dan basis utama Nahdliyin, saatnya Jawa Timur memberikan contoh kepada daerah lain tentang kebersamaan, kekompakan, dan keutuhan dalam setiap perjuangan. Semua itu demi kesejahteraan warga Nahdliyin dan warga masyarakat pada umumnya.
Kelimat, sebagai partai yang didirikan para kiai dan NU, kami berharap PKB bersedia menjelaskan rencana pencalonan gubernur Jatim yang akan berlaga dalam pilgub 2018. Sungguh kami akan sangat bersyukur bila PKB bersedia menjadikan para kiai dan pengasuh pondok pesantren sebagai rujukan utama dalam menentukan figur calon gubernur yang akan diusung bersama. (mha)
