JAKARTA | duta.co – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF-MUI, Bachtiar Nasir, akhirnya mengungkapkan hasil pertemuan pimpinan GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Minggu 25 Juni 2017 lalu.
Bachtiar mengatakan, pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Salah satunya adalah soal ketidakjelasan proses hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam serta perlunya penyelesaian dengan jalan dialog langsung kepada Presiden. GNPF-MUI, jelasnya, berupaya mencari solusi strategis dari semua persoalan itu.
Penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat disebutkan seperti kasus penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khattath atas tuduhan makar. Selain itu, ada juga kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab.
“Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif,” kata Bachtiar dalam keterangan tertulisnya, Senin 26 Juni 2017.
Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, kata dia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto siap menjadi saluran aspirasi GNPF.
“Lalu kami bertemu Menko Polhukam yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung,” katanya.
Pertemuan itu sendiri, lanjutnya, turut dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini,” lanjut dia. (vvn)
