TRENGGALEK | duta.co — Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat tengah merumuskan langkah-langkah menghadapi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Trenggalek 2019 yang akan digelar akhir Maret 2018 ini. Langkah-langkah tersebut nantinya akan masuk sebagai entry point dalam forum menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayah Trenggalek.
Plt Bupati meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Trenggalek untuk mempersiapkan Rencana Kerja (Renja) terbaik dalam Musyawarah tahunan tersebut. Ia juga menyiapkan dua nara sumber yang kompeten dari BPKP Propinsi Jatim dan Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov Jatim.
Nur Arifin dalam arahannya mengatakan, seluruh OPD diharuskan mempersiapkan program kerja sesuai visi misi daerah. Program kerja tersebut kemudian akan disodorkan ke Bappeda untuk dibahas terlebih dahulu.
“Pertemuan awal persiapan Musrenbang Kabupaten perlu dilakukan agar ada singkronisasi dari hasil Musrenbang Kecamatan yang tentunya sudah terkaji di Musrenbang tingkat desa,” katanya, Selasa (13/3/2018) di Trenggalek.
Dalam Musrenbang Kabupaten itu, masih keterangan Moch Nur Arifin, nantinya akan dihasilkan pula pokok pikiran program kerja OPD, Bappeda dan meringkasnya menjadi program kerja.
“Musrenbang itu memperjuangkan anggaran dan merebut kebijakan, kita akan upaya membaginya menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Masi menurut Arifin, banyak hal yang harus disuarakan, tentunya mulai soal kehutanan, galian c yang kewenanganannya diambil Provinsi dan berdampak pada terbengkalainya beberapa lokasi penambangan di lapangan.
Kemudian, lanjut Arifin, masalah pengambil alihan urusan pendidikan atas yang juga meninggalkan masalah, karena banyaknya PTT yang terbengkalai tidak diakomodir provinsi. Masalah pembagian porsi anggaran provinsi ke kabupaten dan banyak lagi yang akan diperjuangkan.
“Hasil ini akan kita bawa ke Musrenbang tingkat Provinsi Jatim,” tandasnya.
Rapat pagi ini, kata Arifin, penting membahas manajemen program kegiatan menjamin sinergitas, sinkronisasi keberlanjutan program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ini penting karena singkronisasi,” katanya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Trenggalek, Triadi Atmoko mengatakan, saat ini Musrenbang tingkat kecamatan telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu dilanjut dengan pertemuan Forum Perangkat Daerah yang menajamkan kembali usulan program kerja yang diterima di Kecamatan. Karena, menurut Triadi, biasanya usulan program di Musrenbang Kecamatan tidak didukung data teknis.
“Musrenbang Kabupaten akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret. OPD diharapkan menyiapkan usulan rencana kerja untuk nantinya dibahas bersama Bappeda & Litbang dan harus mencantumkan nilai pagu dari program yang dibuat,” pungkasnya. (adv/hms/ham)
