JAKARTA | duta.co – PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid. Parpol yang beda antara perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri. Dia pun meminta PAN untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sebab kerapkali berbeda pandangan dengan parpol pendukung lainnya.

Menanggapi hal ini, sejumlah partai yang masuk dalam mkoalisi pemerintahkan langsung bereaksi, “Mungkin ada perbedaan perspektif, tapi harus diklarifikasi ke PAN dan PDIP. Perbedaannya mungkin PAN merasa yang harus didukung kebijakan-kebijakan yang eksekutif, bukan kebijakan-kebijakan di luar eksekutif,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan, Kamis (13/7/2017).

Daniel menuturkan, bisa saja ada perbedaan pandangan, apalagi soal angka presidential thresold termasuk di internal parpol koalisi pemerintahan. Ia menyarankan sebaiknya jika ada perbedaan diselesaikan di tingkat internal koalisi.

“Itu kan menyangkut kajian parpol, kalau salah menyangkut hidup dan matinya parpol. Jadi, perlu ada persamaan persepsi koalisi sejauh mana, tetapi bagi saya seharusnya jadi urusan internal koalisi lah,” tuturnya.

Lebih tegas, Sekjen Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengatakan partai politik yang tergabung dalam koalisi harus satu suara saat pemerintah telah mengambil kebijakan. Dukungan diberikan kepada pemerintah sebagai sebuah bentuk komitmen dan konsekuensi dari parpol koalisi.

“Ya memang, sangat elegan memang ketika mendeklarasikan diri sebagai koalisi pendukung pemerintah dan mengambil bagian dari pemerintahan, saya kira memang komit ya dalam mendukung pemerintah sebagai konsekuensi partai pendukung pemerintah,” ujar Sudding.

Sudding pun mengatakan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis yang diputuskan oleh pemerintah selalu ada forum dengan parpol pendukung. Tak jarang dalam forum tersebut muncul perbedaan-perbedaan namun setelah keputusan diambil, setiap parpol harus satu suara.

“Dalam setiap ada kebijakan yang disampaikan atau dikeluarkan pemerintah, itu kan seringkali partai-partai pendukung pemerintah dalam forum, dalam kebijakan bahkan juga melibatkan para ketum, itu juga disikusikan sedemikian rupa, juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi ketika misalnya ada kesepahaman atau kesepakatan, kita harus satu suara,” tuturnya.

Senada PPP, sebagai parpol pendukung pemerintahan justru meminta segala perbedaan sebaiknya diselesaikan dalam internal koalisi. “Soal apakah PAN sepantasnya keluar atau tidak dari koalisi parpol pendukung pemerintahan, maka PPP menyerahkan soal ini sebagai urusan Presiden dengan PAN itu sendiri karena 3 parpol yang masuk koalisi ini setelah Pilpres (PPP, Golkar dan PAN) tentu punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani.

“Kalau ada perbedaan, maka diselesaikan di dalam internal koalisi. Namun, tentu ini untuk kebijakan mendasar saja, sedangkan yang bukan kebijakan mendasar seperti soal Pilgub dan sekolah lima hari, maka parpol koalisi pun punya ruang untuk menyuarakan perbedaan sikap,” tambahnya.

Namun, soal keluar atau tidaknya PAN dari koalisi pemerintahan, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, menurut Arsul, PAN baru masuk ke pemerintahan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden. Sebelumnya, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjagokan pesaing Jokowi di Pilpres 2014, Prabowo Subianto.

PAN juga dituding berbeda sikap dalam RUU Pemilu dengan PDIP karena berbeda soal presidential threshold. Menurut Arsul, partai lain seperti PKB juga berbeda dalam presidential threshold yakni ingin di angka 10 persen. net

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry