SURABAYA | duta.co – Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020. Pengukuhan dilakukan di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Kamis (13/7).
Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Komnas Pendidikan Provinsi Jatim. “Saya berterima kasih atas terbentuknya Komisi Nasional Pendidikan. Karena ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Ia juga mengatakan tentang uniknya pendidikan di Jatim. Menurut Pakde Karwo, peta pendidikan di Jatim sangatlah luas tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Jatim memiliki SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) yang harus diperjuangkan.
“Selain itu, Jatim juga memiliki Madrasah Diniyah (Madin) yang sangat besar. Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim,” dalih mantan Sekdaprov Jatim ini.
Di tambahkan Pakde Karwo, program full day school yang digagas Mendikbud juga diminta pelaksanaannya ditunda atau tidak diterapkan. Penundaan tersebut dilakukan atas aspirasi para ulama di Jatim. “Basis terhadap spritual dan moralitas ini jangan diganggu. Justru kami ingin pertahankan diniyah salafiyah, ini khas Jatim,” tegasnya.
Pakde Karwo juga menjelaskan, pihaknya fokus meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah persentase pendidikan vokasional. Saat ini rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35% : 65%. Padahal rasio idealnya 30% untuk SMA dan 70% untuk SMK.
“Tahun 2015 kami telah melakukan moratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri. Kami juga mendirikan SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar dan memiliki standart internasional,” imbuhnya.
Berdasarkan data, lanjut Pakde Karwo dari sekitar 1200 SMU di Jatim yang terdiri dari 560 berstatus negeri dan 640 berstatus swasta, baru 25% diantaranya yang kualitasnya bagus dan terakreditasi. Sedangkan dari sekitar 1500 SMK, baru 20% yang kualitasnya bagus dan sudah terakreditasi. “Kami juga berharap akreditasi yang dilakukan bukan hanya tingkat nasional tapi juga Asean bahkan internasional,” harapnya.
Di tempat yang sama Ketua Komnas Pendidikan RI Dr. R Dedy Chasbullah menjelaskan, Komnas Pendidikan dibentuk sebagai patner pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia sekaligus pengontrol kebijakan dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, kekerasan anak, kenakalan remaja dan bahaya narkoba saat ini didominasi anak usia sekolah.
“Permasalahan tersebut merupakan hal kompleks yang harus segera ditangani. Komisi Nasional Pendidikan juga berkomitmen untuk menjadi mitra yang positif bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemendikti dan Kemenpan untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Para pengurus Komnas Pendidikan Wilayah Jatim terdiri dari satu orang ketua, 4 wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 koordinator bidang. Posisi ketua dijabat oleh Kunjung Wahyudi ST. M.Sc.
Di tempat yang sama, Pakde Karwo juga mengukuhkan melantik anggota Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Prov. Jatim Periode 2017-2022 serta anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Prov. Jatim periode 2016-2021
Diakui Pakde Karwo, pada tahun 2019-2020 Jatim diprediksi mengalami bonus demografi. Dua tahun itu merupakan puncak dari generasi emas usia 15-40 tahun. Kondisi tersebut mendahului bonus demografi nasional yang diperkirakan terjadi pada 2045.
Karena itu dirinya berupaya memaksimalkan keuntungan dari adanya bonus demografi tersebut. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan pendidikan vokasional. “Kita harus melakukan restrukturisasi pendidikan vokasional secara besar-besaran. Jika salah langkah memanfaatkan bonus demografi 2020, ekonomi kita akan turun dan rentan terjadi kriminalitas serta bencana sosial lainnya,” tegasnya.
Berdasarkan data, kata Soekarwo Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jatim saat ini adalah 0.10 persen, atau lebih rendah dari nasional yang mencapai 0.59 %. Hal itu terjadi karena para pasangan muda yang menjadi pekerja keras membantu ekonomi keluarga. Dampak positif yang ditimbulkan adalah jumlah anak pasangan muda menjadi lebih sedikit. “Beda dengan pasangan muda yang perempuannya tidak bekerja, anaknya cenderung lebih banyak,” pungkasnya. (ud)
