TRENGGALEK | duta.co — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2019 terselenggara dengan kemasan yang berbeda.
Jika biasanya Musrenbang hanya mendengarkan materi dari pemateri yang ditunjuk, namun kini Musrenbang menyuguhkan sesi persidangan komisi dengan pemandu narasumber dari Biro Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan BPKP Propinsi Jatim, sesuai janji Plt Bupati Trenggalek.
Lima prioritas utama daerah, di antaranya Smart Regency, Pertanian Terpadu Plus, Trenggalek Gemilang, Trenggalek Membangun dan Gerakan Tengok ke Bawah Kemiskinan (Gertak).
Kelima itu menjadi pokok bahasan ratusan stake holder yang dihadirkan di hotel ternama di Trenggalek ini, Selasa (20/3/2018).
Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin mengatakan, proses tahapan berjalannya pembangunan daerah mulai dari RKPD sampai menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan setia dengan rumusan lima prioritas utama daerah.
“Kelimanya itu, Smart Regency, Pertanian Terpadu Plus, Gertak, Trenggalek Gemilang dan Membangun, harus ditaati,” ucapnya.
Moch Nur Arifin juga menegaskan pihaknya juga memproyeksikan potensi pendapatan dan potensi untuk belanja.
Arifin menjelaskan, 50 persen prioritas daerah, 18 persen hasil musrenbang, 3 persen hasil pokok pikiran dari DPRD, sisanya dari 100 persen untuk belanja pegawai termasuk dana hibah yang berjumlah 3 persennya.
“Jadi tidak ada proses penganggaran APBD itu ada anggaran siluman,” tegasnya.
Dikatakannya, apabila dalam usulan alokasi anggarannya ternyata melebihi kapasitas anggaran yang dimiliki Pemkab, menurut Arifin, tentunya akan dipertimbangkan kemudian. Sebab, kata Arifin, Pemkab Trenggalek kini hanya mengelola anggaran yang masih kurang, di angka Rp 1,7 triliun, padahal kebutuhannya melebihi angka itu.
“Jadi tidak ada usulan yang tidak diakomodir tetapi kita merasionalkan anggaran yang kita punya,” jelasnya.
Alasan dengan menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan di Pemprov Jatim serta BPKP Propinsi Jatim, Arifin menegaskan, kelemahan yang dimilkinya di antaranya integrasi perencanaan dan peganggaran.
“Kita hadirkan untuk mensupport, karena kita tidak ingin saat perencanaan yang telah bagus, namun penganggarannya yang kurang,” ungkapnya.
Diakuinya, terintegrasi antara perencanaan dengan penganggaran berkaitan erat dengan nilai Sistem Administrasi Kinerja Pemerintah (SAKIP) hingga berakibat perolehan dari intensif daerah.
“Jika dapat melebihi dari dana intensif, yang kita dapatkan sekarang yang masih sekitar 17 miliar pada tahun 2018 ini. Mudah-mudahan akan mendapatkan lebih di tahun depan,” pungkasnya. (adv/hms/ham)
