JAKARTA | duta.co – Pemerintah menggodok lembaga baru Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan segera dipilih para pengisi lembaga ini yang mewakili tiga unsur.
“Komponennya ada negara, tokoh masyarakat, dan agama,” kata Pratikno usai menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila, di Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017.
Nantinya akan ada sembilan orang yang duduk sebagai dewan pengarah dengan satu orang kepala. Sedangkan dari sisi tugas dan mandat, lanjutnya, sudah diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2017 yang baru diterbitkan.
Dari Perpres itu, tiga unsur yang akan mengisi UKP-PIP ada tokoh kenegaraan; agama dan masyarakat; tokoh purnawirawan militer atau kepolisian dan pensiunan pegawai sipil negara dan akademisi. Kinerja mereka akan dibantu oleh tiga deputi. Ketiga deputi ialah pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi.
Pratikno menjelaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan yang berbeda dengan sebelumnya. Kehadiran UKP-PIP untuk melahirkan inovasi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan itu.
Pratikno tak menyebutkan apakah unit kerja juga akan mengawasi organisasi-organisasi yang berlawanan dengan Pancasila. “Setelah terbentuk mereka akan merumuskan program lebih detail,” kata dia.
Pembubaran HTI Matang
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menambahkan organisasi yang tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila sudah pasti tidak akan diterima. Namun khusus untuk pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, prosesnya berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan wacana pembubaran organisasi massa Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memasuki tahap finalisasi. Pengumuman pembubaran akan disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
“Persiapan sudah matang, tinggal menanti hari H nanti Menkopolhukam mengumumkan,” kata Tjahjo di kantornya di Jakarta, Kamis 1 Juni 2017.
Tjahjo menjelaskan kementerian telah mendokumentasikan masukan dari semua daerah terkait keberadaan HTI, termasuk dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Berkas masukan ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepolisian.
Beberapa lembaga lain pun terlibat seperti Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan Agung. “Semua sudah matang dan tinggal ambil sikap, mudah-mudahan enggak terlalu lama,” kata politikus senior PDI Perjuangan tersebut.
Ketika ditanya kemungkinan organisasi massa lain yang bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi dibubarkan, Tjahjo menjawab, “sementara baru HTI,” kata Tjahjo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada 8 Mei 2017 lalu mewacanakan pembubaran organisasi anti-Pancasila. Pemerintah menilai kegiatan organisasi mengancam ketertiban dan keutuhan negara. Sebab, kelompok itu telah menyiapkan undang-undang dan pengganti dasar negara serta bercita-cita mendirikan khilafah di Indonesia.
Wiranto mengatakan kementeriannya sedang mengkaji organisasi yang akan dibubarkan selain HTI. “Kalau sudah ada kesimpulan, nanti saya sampaikan,” kata Wiranto.
Libatkan Kampus
Pada bagian lain Tjahjo Kumolo saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Kemendagri berpesan penyusunan program, anggaran dan lainnya oleh pemerintah daerah harus melibatkan perguruan tinggi setempat. Di sisi lain Mendagri Tjahjo mengatakan upacara peringatan ini menegaskan proses ketatanegaraan Indonesia sebagai negara merdeka sudah selesai dan tuntas.
“Maka setiap keputusan politik pembangunan dari Presiden sampai RT, ormas, parpol, semua setiap keputusan harus mampu menjabarkan sila-sila dalam Pancasila dan mempertegas empat pilar kebangsaan,” kata Tjahjo yang menjadi inspektur upacara di kementeriannya, di Jakarta, Kamis 1 Juni 2017.
Ia menegaskan kementeriannya adalah poros pemerintahan dari pusat ke daerah. Ia menyampaikan kepada pemerintah daerah agar menyusun program, anggaran, peraturan daerah, dan politik pembangunan harus melibatkan perguruan tinggi di daerah. “Kebijakan politik pembangunan harus lebih memahami kultur budaya dan aspek keadilan,” kata dia.
Dalam upacara tersebut, Tjahjo menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memperkuat posisi Pancasila. “Intinya perguruan tinggi berperan membangun pola pikir yang komprehensif dan integral di masyarakat,” kata dia.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo mengatakan nota kesepahaman tersebut untuk penguatan Pancasila, Bela Negara, dan Revolusi Mental di lingkungan kampus. Sebanyak 63 rektor hadir dalam upacara tersebut. “Ini ditetapkan atas dasar komitmen nilai Pancasila di kampus dan penelitian dan pengabdian,” katanya.
Selain itu, Kementerian juga menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers untuk menghasilkan kegiatan pers yang Pancasilais. Rangkaian kegiatan upacara hari lahir Pancasila ini, kata dia, digelar di beberapa daerah, seperti pagelaran wayang kulit dengan lakon Sirnaning Angkara Murka oleh Dalang Ki Anom Dwijo Kangko di Simpang Lima, Semarang. hud, tmp
