TRENGGALEK | duta.co — Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek meminta pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahannya lebih menjamin kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti premium dan solar yang banyak digunakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan, profesi warga setempat. Dengan memperhatikan kepastian pasokan, menurutnya, kenaikan harga BBM yang kini berlangsung dampaknya tidak terlalu menimpa masyarakat.
Wahyudianto, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan, potensi kelangkaan yang terjadi pasca dinaikkannya BBM non subsidi oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian khusus bagi legislatif Trenggalek karena penyedia BBM bersubsidi di SPBU yang beroperasi telah berkurang.
“Pemkab harus memastikan terjaminnya pasokan BBM subsidi, premium dan solar. Sekarang, banyak SPBU yang tidak lagi menyediakan premium dan solar subsidi, sehingga, itu berarti memaksa masyakarakat harus membeli BBM non subsidi yang lebih mahal,” katanya, Rabu (28/2/2018) di Trenggalek.
Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, kurangnya ketersediaan BBM subsidi di daerah rentan menimbulkan gejolak di masyarakat, termasuk di beberapa wilayah terpencil di Trenggalek. Pasalnya, premium dan solar, merupakan BBM subsidi yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama nelayan seperti Prigi Watulimo, Munjungan dan Panggul.
“Itu artinya, ongkos produksi mereka menjadi lebih mahal. Ini penting diperhatikan, sebagai wujud perhatian pemerintah kepada kalangan nelayan,” tegasnya.
Dari pantauan sejak Sabtu (24/2/2018) lalu, PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak non subsidi. Jenis harga BBM yang naik itu, meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga BBM jenis nonsubsidi ini terjadi di semua wilayah, rata-rata antara Rp 100 hingga Rp 300 per liternya. Hal ini memunculkan fenomena agak tersendatnya pasokan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Trenggalek. (ham)
