Wednesday , June 28 2017
Lapas Cipinang Jakarta Timur (ist)

Kasus Lapas Mewah, Kemenkum HAM Periksa Kalapas Cipinang

JAKARTA | duta.co – Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM Endang Sudirman mengatakan akan memeriksa Kepala Lapas Klas I Cipinang dan sejumlah petugas yang terlibat dalam kasus Lapas mewah.

Seperti diberitakan, Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, saat melakukan penggeledahan pada 31 Mei 2017 lalu. Sel mewah yang dilengkapi AC, TV, CCTV, akuarium ikan Arwana dan lainnya itu dihuni oleh terpidana kasus narkoba Haryanto Chandra alias Gombak.

Saat digeledah, petugas BNN juga menemukan para narapidana tengah melakukan pesta narkoba. Mereka saat itu tengah mengisap sabu.

“Kita lakukan pemeriksaan petugas, baik Kalapas maupun petugas terkait pengamanan di Lapas,” kata Endang di Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2017).

Dalam rangka penyelidikan atas kasus Lapas mewah tersebut, Endang mengatakan akan menarik sementara petugas yang bertanggungjawab atas Lapas yang dihuni oleh Haryanto itu.

“Bahkan petugas akan kita tarik sementara karena tidak boleh ada barang-barang itu dalam lapas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pejabat di lembaga hukum lebih baik bukan dari kalangan partai politik, semisal posisi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Pernyataan ini menyikapi temuan BNN soal adanya sel mewah yang dihuni narapidana narkoba di Lapas Cipinang.

“Saya termasuk yang bependapat institusi hukum bebas dari partai politik. Serahkan pada orang-orang yang ahli, punya kompetensi. Jaksa agung harusnya bukan dari parpol, Menkumham juga bukan dari parpol,” kata Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Seharusnya, kata Fadli, posisi pejabat di lembaga penegak hukum adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahliam di bidang hukum. “Jadi orang yang harusnya punya kemampuan di bidang tersebut dari karir, akademisi tapi yang punya keahlian disitu,” jelasnya.

Fadli menyarankan Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menkum HAM Yasonna Laoly dalam mengelola lapas-lapas di Indonesia. Sebab, praktik jual beli fasilitas tidak satu dua kali terjadi. “Biar presiden yang evaluasi. Kalau kecolongan sekali masuk akal. Tapi kalau berkali-kali berarti memamg tak mampu,” pungkasnya. hud, mer

Check Also

Pengusaha Mengeluh ‘Gagal Panen’ saat Lebaran

JAKARTA | duta.co – Selama Ramadhan dan Lebaran 2017 ini terkesan tak ada gejolak kenaikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *