Banyak Kasus Travel Nakal dan Penerapan Tambahan Biaya
SURABAYA | duta.co – Tahun ini jumlah jamaah umrah diprediksi menurun. Walau tidak banyak, namun tetap akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah jamaah umrah terbesar di luar haji.
Prediksi penurunan itu dikatakan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro karena banyaknya kasus-kasus nakal travel umrah yang tidak bisa memberangkatkan jamaahnya hingga mengalami kerugian.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi menerapkan tambahan biaya sebesar 2.000 Riyal bagi jamaah umrah yang akan umrah lebih dari sekali. Diprediksi, penurunannya tidak banyak, tidak sampai sepuluh persen.
“Tapi, kami berharap perekonomian Indonesia bisa membaik sehingga jamaah tidak terlalu menurun. Tapi, masih aman-aman saja kok. Karena umrah masih menjadi prioritas masyarakat Indonesia,” ujar Joko usai membuka acara Pameran Umrah dan Haji yang digelar DPD Amphuri Jawa Timur di City of Tomorrow, Rabu (7/3).
Dikatakan Joko, adanya tambahan biaya sebesar 2.000 Riyal itu merupakan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi dan mulai akan diterapkan pada tahun ini. “Tapi kami berharapnya akan ada jamaah-jamaah baru yang umrah sehingga penurunannya tidak terlalu drastis,” tuturnya.
Tahun lalu, jamaah umrah dari Indonesia mencapai 800 ribu orang. Itu sesuai dari visa yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, ditambahkan Ketua DPD Amphuri Jatim, Amaluddin Wahab, 20 persennya adalah jamaah dari Jawa Timur.
“Jatim kontribusinya sangat besar sehingga kalau terjadi sesuatu berperangaruh terhadap nasional,” tambahnya.
Selain karena adanya aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi, penurunan jumlah jamaah umrah, kata Joko Asmoro juga karena banyaknya kasus penipunan terhadap jamaah. Di mana jamaah sudah lunas membayar biaya umrah tapi gagal diberangkatkan.
Hal ini tidak lain karena travel terlalu murah dalam menetapkan harga sehingga tidak bisa menutupi biaya operasional. Padahal sebenarnya, jumlah travel umrah yang nakal itu tidak banyak jumlahnya. Hanya antara tujuh hingga delapan travel dari 870 travel umrah yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Namun, walau jumlah travel nakal itu sangat sedikit namun jumlah jamaah umrah yang bergabung dengan travel itu sangat besar, hingga mencapai 11 persen dari total jamaah umrah di 2017 lalu. “Sehingga benar-benar beritanya menjadi besar. Ini jelas merugikan travel umrah yang lain,” tandas Joko.
Karena itu, ditegaskan Joko, Amphuri bersama asosiasi umrah haji lainnya berusaha untuk berembug dengan Kemenag serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menentukan biaya umrah. Dikatakannya harga reverensi minimal untuk biaya umrah adalah sebesar Rp 20 juta untuk program paket sembilan hari.
“Jika ada travel yang ingin menjual di bawah itu silahkan saja, asalkan diketahui asosiasi di mana dia bernaung, karena kalau tidak bisa merusak citra travel yang ada ketika terjadi masalah,” jelasnya.
Diakui Joko, sudah saatnya masyarakat kini berpikir cerdas dan logis. Ketika ada hal-hal mencurigakan dan tidak masuk akal, diharapkan masyarakat sudah tidak percaya.
“Terutama untuk masalah pembayaran. Jangan percaya membayar biaya umrah tapi berangkatnya satu tahun atau dua tahun kemudian. Karena, ketika sudah bayar uang muka, minimal enam bulan jamaah bisa berangkat atau ketika sudah lunas biaya umrah, maksimal tiga bulan sudah harus berangkat. Kalau di luar itu, jangan mudah percaya,” jelasnya.
Karenanya, Amphuri merasa perlu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para anggotanya dan masyarakat luas. Pameran yang digelar hingga Minggu (11/3) itu juga bukan sekadar menjual paket-paket umrah dan haji tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas. end
