Muhaimin Iskandar (ist)

JAKARTA | duta.co –  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memiliki dua nama calon gubernur Jawa Timur untuk Pilgub 2018 nanti. Dua nama itu adalah Abdul Halim Iskandar dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dua nama ini nantinya yang akan dibicarakan oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim.

“Keputusan terakhir dengan para ulama tanggal 26 Mei mendatang. Ada sekitar 35 kiai minta satu suara, nanti diharapkan dalam sowan saya ke para kiai sudah ada keputusan terkait dua nama tersebut,” kata Cak Imin, panggilan akrabnya, di Ciganjur, Jaksel, Selasa (23/5).

Soal surat para ulama yang ditujukan kepada DPW PKB Jatim, Cak Imin menegaskan, intinya para kiai ingin PKB satu suara dalam kontestasi Pilgub Jatim nanti. Oleh sebab itu, Cak Imin akan safari ke para kiai untuk membahas hal ini.

“Intinya dalam surat tersebut adalah semua anggota NU di Jatim harus satu suara dalam Pilkada mendatang, nanti juga saya akan keliling ke para kiai,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, kemunculan surat kiai pemangku Ponpes ternama di Jatim kepada Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar soal penentuan kader terbaik Nahdlatul Ulama (NU) yang akan maju di Pilgub Jatim 2018 bakal menuai pro-kontra di kalangan warga nahdliyin.

Terbukti, puluhan kiai kampung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) menggelar press conference untuk menyikapi surat 24 kiai sepuh di sebuah rumah makan di Surabaya, Selasa (23/5) siang.

Koordinator FK3JT KH Fahrur Rozi mengatakan, adalah hak para kiai sepuh membuat surat kepada ketua DPW PKB Jatim karena dalam sistem demokrasi hal itu tidak dilarang. Namun menurut FK3JT tindakan para kiai sepuh itu sudah terlalu mencampuri urusan politik. Apalagi, sebagian besar kiai sepuh itu masuk kepengurusan (sruktural) PWNU Jatim dan PBNU.

“Surat kiai sepuh untuk PKB Jatim itu kurang pantas. Sepertinya Parpol di Jatim hanya PKB saja yang memiliki suara nahdliyin. Saya katakan itu adalah bentuk intervensi. Kalau NU ikut campur soal Pilkada itu kurang pantasah. Kecuali intervensi soal syariat agama nggak masalah,” tegas Gus Fahrur, sapaan akrab KH Fahrur Rozi.

Pertimbangan lainnya, lanjut Gus Fahrur, hasil Muktamar NU ke-28 di Situbondo telah menegaskan bahwa NU adalah Ormas yang tidak berpolitik aktif karena sudah meneguhkan kembali ke Khittah NU 1926. “Kalau NU masuk ke ranah politik itu jelas menyalahi aturan. NU itu seharusnya ngak kemana-mana tapi ada dimana-mana. Sebaiknya kiai sepuh mengurusi masalah bangsa dan mengayomi umat,” pintanya.

Diakui Gus Fahrur, FK3JT hingga saat ini masih mendukung dua kader terbaik NU untuk maju menjadi Cagub di Pilgub Jatim mendatang. Mereka adalah Ketum PP Muslimat NU yang juga Mensos RI Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua PBNU yang juga Wagub Jatim Saifullah Yusuf. “Tapi komposisinya, Khofifah 60 persen dan Gus Ipul 40 persen. Ini sudah dirumuskan oleh kiai kampung,” ungkapnya.

Sedangkan untuk posisi Cawagub, kata Gus Fahrur, FK3JT mendukung beberapa nama birokrat di lingkungan Pemprov Jatim untuk mendampingi Cagub dari kader NU. Di antaranya, Kadishub Jatim Wahid Wahyudi, Asisten II Sekdaprov Jatim, Fattah Jasin dan Kadis Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono.

“Selain itu juga ada nama Hasan Aminuddin mantan Bupati Probolinggo dua periode yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai NasDem. Dia itu juga kader tulen NU,” imbuhnya. ud, hud, dit

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry