Harus Stop Bangun Rumah Ilegal di Tanah Milik Palestina
NEW YORK-Dewan Keamanan PBB resmi mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel menghentikan seluruh proyek pemukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki. Resolusi yang jadi kemenangan Palestina ini diputuskan setelah Amerika Serikat (AS) yang selama ini membela Israel memilih abstain dan tidak memveto resolusi.
Resolusi untuk menekan Israel menghentikan seluruh proyek permukiman ilegal ini diusulkan oleh Malaysia, Selandia Baru, Senegal, dan Venezuela. Mesir memilih mundur setelah dilobi presiden terpilih AS Donald Trump yang sebelumnya didesak PM Israel Benjamin Netanyahu untuk campur tangan. Meski tanpa Mesir, empat negara tetap memperjuangkan resolusi dan akhirnya putusan resolusi keluar melalui voting, di mana 14 suara mendukung dan satu suara abstain.
Pemungutan suara disambut sorak-sorai dari para diplomat yang hadir di ruang DK PBB. Sambutan meriah keluar setelah pemerintahan Barack Obama tidak memveto resolusi.
Langkah AS ini langka, karena hampir setiap resolusi yang menekan Israel selalu diveto. Resolusi DK PBB yang disahkan itu membuat lobi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada presiden terpilih AS Donald, sia-sia.
“Segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur,” bunyi resolusi DK PBB. ”Pembangunan permukiman oleh Israel tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional,” lanjut resolusi DK PBB, seperti dikutip IB Times, Sabtu (24/12).
Setelah pemungutan suara, pada Jumat, 23 Desember lalu, seorang menteri Israel, Yuval Steinitz, meluapkan kekecewaannya kepada AS.
”AS meninggalkan Israel, satu-satunya sekutu di Timur Tengah sakit jantung setelah delapan tahun persahabatan, dan kerja sama dengan Obama, ini adalah chord terakhirnya,” katanya sambil melangkah meninggalkan ruang pemungutan suara.
Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengatakanm resolusi itu mencerminkan fakta di lapangan bahwa jumlah permukiman Israel telah meningkat. ”Masalah pemukiman sudah jauh lebih buruk, bahwa itu mengancam solusi dua-negara,” katanya.
Palestina: Pukulan bagi Israel
Sementara itu, otoritas Palestina menyambut putusan resolusi DK PBB yang memerintahkan Israel menghentikan seluruh proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Palestina menyebut resolusi DK PBB ini sebagai pukulan besar bagi Israel.
”Resolusi DK PBB adalah pukulan besar bagi kebijakan Israel, sebuah kecaman internasional yang bulat atas permukiman, dan dukungan yang kuat untuk solusi dua-negara,” kata Nabil Abu Rudeinah, juru bicara Kepresidenan Otoritas Palestina (PA), Sabtu (24/12).
Resolusi yang mengutuk pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina yang diduduki itu, menurut Rudeinah, sebagai pelanggaran hukum internasional. ”Resolusi yang relevan,” ujarnya memuji resolusi DK PBB.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour memuji resolusi DK PBB yang dia sebut sebagai penyelamat proses perdamaian. ”Setelah bertahun-tahun hukum diinjak-injak dan situasi menunju spiral ke bawah, resolusi hari ini mungkin benar dilihat sebagai usaha terakhir untuk melestarikan solusi dua-negara dan menghidupkan kembali jalur untuk perdamaian,” ucap Mansour, seperti dikutip The Jerusalem Post.
Para pimpinan Israel dan Palestina belum bertemu untuk pembicaraan damai sejak perundingan damai yang disponsori AS pada Mei tahun 2014, runtuh.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan, resolusi DK PBB adalah ”kemenangan bagi rakyat Palestina”. ”Itu menegaskan tidak diakuinya permukiman yang jelas melanggar hukum internasional dan hambatan untuk pencapaian solusi dua negara,” katanya.
Hamas, melalui juru bicaranya, Fawzi Barhoum, turut memuji memuji resolusi DK PBB. ”Kami menyambut transformasi penting ini dan pembangunan di posisi internasional yang mendukung hak-hak Palestina di forum internasional,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di situs resmi Hamas. ibt, jep
