Thursday , June 29 2017

Inilah Skenario Habiskan Anggaran ala DPRD Gresik

Gresik | duta.co – Alat kelengkapan dewan (AKD) Gresik berpikir keras untuk menyusun rencana kerja (renja) sepanjang tahun 2017. Sehingga, anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja luar daerah (KKLD) alias kunker sebesar Rp 27 miliar dapat terserap maksimal.

“Bila perlu, anggaran itu sudah habis sebelum pembahasan perubahan APBD (P-APBD) tahun 2017. Jadi, bisa ditambah lagi ketika percepatan pembahasan P-APBD,” ujar salah satu anggota dewan yang minta namanya tak ditulis, kemarin.

Skenario yang disiapkan oleh AKD yakni setiap legislator wajib  melakukan KKLD dalam setiap pekan. Caranya, menambah jumlah kegiatan.

“Dengan cara memperbanyak KKLD, kita bisa memperoleh tambahan pendapatan,”imbuh sumber tersebut.

Kondisi yang menimpa para wakil rakyat saat ini, lanjut sumber iu, pendapatan dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya, sangat mepet.

Sebenarnya, anggran ngelencer  mendapat sorotan dari Gubernur Jatim dalam evaluasi APBD Gresik tahun 2017. Dimana total akhir diseakaati sebesar Rp 90,7 miliar setelah memangkas anggaran perjalanan dina Pemkab Gresik sebesar Rp 18 miliar.

Dengan demikian, jatah perjalaan dinas untuk Pemkab Gresik sebesar  Rp 63 miliar yang  sisanya Rp 27 miliar untuk jatah KKLD bagi dewan.

Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihuddin tak menampik adanya rumor tersebut. Namun, kepastiannya menunggu pembahasan renja 1 tahun DPRD Gresik yang pembahasannya bakal di luar kotta.

“Kecendurungannya seperti itu.  Tapi, menunggu pembahasan renja yang  nantinya disampaikan dalam rapat  paripurna,”tukasnya.

Namun, Plt Ketua DPRD Gresik Nur Golib menegaskan belum ada pembahasan tersebut meskipun telah dilaksanakan rapat bersama antara pimpinan DPRD Gresik dengan pimpinan alat kelengkapan dewan.

“Tak ada bahasan itu. Hanya saya tekankan bahwa, selama belum dijadwal oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik, maka komisi-komisi  bisa rapat internal untuk menyusun agenda kegiatan.

“Kita undang ketua komisi untuk meningkatkan kinerjanya. Sebab, komisi masih kurang dalam menjalankan fungsi pengawasan,”ujarnya.

Selain itu, komisi-komisi di DPRD Gresk  masih dinilai kurang maksimal dalam menindklanjuti pengaduan masyarakat.

“Sebenarnya, jam kerja dewan panjang, bisa mulai pagi sampai malam. Tapi, karena waktunya tak mencukupi karena kegiatan yang padat,” imbuhnya.

Nur Golib juga mengaku Badan Pembentukan Peraturan Daeraah (BP Perda) diminta untuk memaksimalkan kinerja dengan melakukan evaluasi produk hukum daerah pada tahun 2017 ini.

“Produk hukum baik berupa perda maupun perbup, saya mina untuk dievaluasi,” katanya.

Selain itu, Badan Kehormattan (BK) diminta untuk mulai membuat pola agar anggota DPRD Gresik  disiplin dalam kehadirannya di rapat-rapat DPRD Gresik. pii

Check Also

Pasukan Khusus Perempuan Itu Bikin ISIS Gemetaran

DAMASKUS | duta.co – Peristiwa menakjubkan terjadi di medan peperangan Raqqa, Suriah. Sebuah video memperlihatkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *