Tuesday , June 27 2017

DPR Sepakat Pemerintah Awasi Berita Hoax

JAKARTA | duta.co – Keinginan pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (Basirnas) untuk memerangi kejahatan di ranah dunia maya disambut baik anggota DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanti mengatakan, pihaknya setuju dengan langkah pemerintah yang akan menertibkan situs dan konten yang berisi kebencian dan informasi palsu di publik.

“Saya mendukung tindakan tegas dan terukur terhadap situs-situs maupun media elektronik termasuk akun media sosial yang menyebarkan kebencian, adu domba, hoax, dan berkonten negatif yang membahayakan bangsa, negara dan persatuan dan kesatuan kita,” kata Eviat di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Langkah pemerintah ini, kata Evita, diatur sesuai UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas U No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia memastikan upaya yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak terkait dengan persoalan SARA. “Dalam revisi UU ITE pasal soal SARA yakni pasal 28 dan 45 itu tidak diubah sedikitpun kecuali terkait pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Jadi aneh saja kalau ada yang pura-pura tidak tahu,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara terpisah Wakil Ketua DPR Agsu Hermanto juga memberi dukungan kepada pemerintah untuk menertibkan konten di dunia maya. Ia menyoroti tentang informasi yang mengandung fitnah dan merugikan pihak lainnya.

“Kalau untuk penertiban, saya mendukung. Namun harus dilaksanakan dengan berkeadilan, transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih dalam hal penindakannya,” ingat politisi Partai Demokrat ini.

Sementara terpisah, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khdafy menilai rencana pembentukan Badan Siber Nasional (Sibernas) hanyalah upaya pemborosan keuangan negara saja. “Itu hanya memboroskan anggaran negara saja, tidak usah dibentuk. Pemerintah cukup memaksimalkan lembaga negara yang sudah ada seperti Lemaseng, Kementerian Kominfo termasuk BIN. Bukankah dulu Presiden bersemangat menghapus lembaga negara non struktural. Mengapa sekarang gemar membuat badan baru?” gugat Uchok sebagaimana dilansir inilah.com.

Dia justru risau dengan pembentukan lembaga baru ini. Selain bakal menyedot anggaran negara, ia curiga, badan baru tersebut hanya untuk penampungan bagi relawan politik Presiden Jokowi yang selama ini bekerja secara politik melalui jalur dunia maya.

“Jangan sampai uang negara dan badan ini sebagai penampungan bagi pasukan siber pemerintah untuk melawan kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Ini jangan sampai terjadi, karena bakal menjadi preseden negatif bagi masa depan demokrasi kita,” ingat Uchok. (inl)

Check Also

Hari Keempat di Bali Obama Berafting Ria di Sungai Ayung

BADUNG | duta.co – Hari keempat berada di Pulau Bali, mantan presiden AS Barack Obama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *